Pro Kontra PPDB Sistem Zonasi, Menuai Masalah Di Tangsel | BIDIK Tangsel
Festival Jurnalistik Tangsel 2017
Home / Tangerang Selatan / Ciputat / Pro Kontra PPDB Sistem Zonasi, Menuai Masalah Di Tangsel

Pro Kontra PPDB Sistem Zonasi, Menuai Masalah Di Tangsel

Ciputat – Buntut pro kontra PPDB 2017 atau Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri, tahun ajaran 2017-2018 dengan sistem zonasi menuai masalah, bukan hanya terjadi di Kota Tangerang selatan (Tangsel) saja.

Seperti diketahui, kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, lebih memprioritaskan siswa yang berdekatan langsung dengan sekolah tersebut, tak ayal sehingga menimbulkan pro kontra.

Pantauan di lapangan, sejumlah panitia PPDB juga mengeluh karena mendapat protes dari orangtua siswa yang tidak bisa diterima kendati secara hasil nilai ujian nasional mempunyai angka yang signifikan.

“Kalau mau jujur, saya selaku panitia disekolah, banyak menerima keluhan bahkan intervensi dari oknum yang memanfaatkan situasi. Kami tetap melaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada,” kata salah seorang panitia, yang tidak mau ditulis namanya.

Pro dan kotra juga terjadi pada hari Rabu (12/7-2017) di halaman Pemkot Tangsel di Jalan Raya Maruga,Ciputat Kota Tangsel, oleh sekelompok mengatasnamakan pemuda KNPI Tangsel berunjukrasa mengklaim Walikota Tangsel Hj. Airin Rachmi Diany tidak membela rakyat.

j

Dalam orasinya, Koordinator lapangan Aan Sunaryo menyampaikan, Pemerintah wajib melakukan pembenahan yang menyeluruh dalam proses PPDB yang dinilai merugikan masyarakat

“Kami menuntut pemerintah kota Tangsel harus tegas memberikan sanksiterhadap oknum-oknum yang melakukan pungutan liar terhadap wali murid siswa siswi diproses secara hukum,” tandasnya.

Di hari yang sama, sejumlah masa dari Laskar Anggrek dipimpin Wahyu Wibisana juga mendatangi pusat pemkot untuk memberikan dukungan kepada pemkot Tangsel, khusus kepada Walikota Tangsel, Hj. Airin Rachmi Diany.

Wahyu mengatakan, “Yang dilakukan kawan-kawan dari Pemuda KNPI Tangsel, terlalu menghakimi tidak membela rakyat. Padahal ibu Airin selaku Walikota hanya menjalankan program atau sistem dari Pusat berdasarkan Kemendikbub dengan sistim zonasi yang ada sekarang,” ujar wahyu.

Walikota Tangsel tidak serta merta menerimanya sehingga dianggap perlu mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 15 tahun 2017 tentang PPDB yang harus dilaksanakan oleh panitia dimasing-masing sekolah

Wahyu juga menuturkan,” Perlu di akui Ibu Airin selaku Walikota sudah berbuat banyak untuk dunia pendidikan di Tangsel. Sehinga mengeluarkan Perwal nomor 15 tahun 2017, yang intinya tidak terlalu merugikan masyarakat,” ujarnya

Sementara itu, Assisten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rahmat Salam, mewakili walikota Tangsel, usai menerima perwakilan dari Laskar Anggrek mengatakan, atas nama Pemkot Tangsel, appreasi kepada masyarakat yang tergabung di Laskar Anggrek, yang siap membela ibu Airin yang sudah gigih berjuang untuk masyarakat Tangerang Selatan.

“Jadi yang demo dari KNPI itu hanyalah orang-orang yang gagal paham tentang kondisi yang ada,” ungkapnya. (Ade)

Hubungi Kami Melalui WA

About Redaksi

Check Also

PBB Award Bagikan Doorprize Ke Insan Wajib Pajak

Serpong – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar acara PBB Award Tahun …

One comment

  1. Sistem Zonasi wilayah untuk Tangsel sudah terbagi menjadi 3 Zona ya baik juga sih…tinggal orang tua memilih jarak sekolah dengan tempat tinggal …. Cuma yang cuma nih terkadang orang tua masih beranggapan ini sekolah favorit nyeng onoh mah kaga favorit….terus memaksakan anak kudu ndaftar masuk disekolah ntuh…padahal jarak jauh dari tempat tinggal…itu berpengaruh ke Skor Jarak sistem penilaian….
    Yang kudu di benerin dan informasi ke masyarakat adalah sosialisasi yang baik dan tersampaikan ke masyarakat…
    Terus Pemerintah harus memperbaiki kualitas pendidikan yang merata agar tidak ada lagi rebutan masuk sekolah pilihan favorit…
    Terus sistem online yang dibangun harus dibarengi dengan SDM yang memang siap…
    Nyeng paling penting Bangun Sekolah Negeri yang merata jangan menumpuk pada satu kecamatan apalagi numpuk di satu kelurahan….
    Pikirin juga masyarakat yang memang jauh dari sekolah dan skor nya bagemana???
    Terus ada skor jarak 200 meter dari sekolah wajib diterima…apa adil???

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: