“Brisik” Warga Protes Pembangunan Rumah Sakit | BIDIK Tangsel
Home / Tangerang Selatan / Ciputat / “Brisik” Warga Protes Pembangunan Rumah Sakit
Iklan Ucapan

Iklan Ucapan

“Brisik” Warga Protes Pembangunan Rumah Sakit

Ciputat – Sebagaimana telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat yang terkena dampak dapat dilibatkan dalam melakukan penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dapat diumumkan melalui Media Massa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan.

Hal tersebut diatas, diduga diabaikan oleh Proyek Pembangunan Tambah Gedung Rumah Sakit Ihsan Medikal Center (IMC) Bintaro di jalan Jombang No 56 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Sudah sejak lama warga sekitar, khususnya Villa Bintaro Indah (VBI) menolak pembangunan RS tersebut, pasalnya pihak RS IMC Bintaro selama ini tidak pernah menjawab surat – surat yang sudah beberapa kali dilayangkan warga VBI, terkait juga proses perijinan lingkungan maupun rekomendasi AMDAL nya.

Karena merasa tak ditanggapi, warga pun kompak menggelar “Aksi Bela VBI 182 ” agar Pihak RS IMC Bintaro untuk menyetop Pembangunan Gedung RS yang rencananya ada 7 lantai di tanah seluas 2 ha tersebut.

Aksi damai yang rencana sehari sebelumnya bakal demo di lokasi proyek, namun dengan dijembatani pihak Kecamatan Ciputat, warga VBI bersedia mediasi dengan sejumlah pihak terkait di Aula kantor Kelurahan Jombang, Jalan Sumatera, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (18/2/2017) pagi hingga sore hari.

Dalam mediasi tersebut, tampak hadir perwakilan Manajemen RS IMC Bintaro, Dr. Vebry Haryati Lubis MARS., Kepala Seksie (Kasie) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) yang sekarang berubah nama menjadi DPMPTSP Kota Tangsel, Lurah Jombang, HM. Mansyur dan Camat Ciputat, Andi M. Pattabay.

Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel yang telah mengeluarkan ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) itu, justru tak terlihat berada di lokasi.

Menurut juru bicara warga VBI, H. Zai, mengungkap, bahwa warga sudah berkirim surat sebanyak 4 kali kepada RS IMC Bintaro Jombang guna menanyakan proses  perijinan dan rekom AMDALnya.

“Kami melakukan aksi ini karena selama proses pembangunan RS tersebut, sangat mengganggu kenyamanan kami diantaranya kebisingan dari aktivitas jam kerja, yang kami liat mereka hampir 24 jam disebabkan dari Truck trailer, crane, musik dari pekerja, maupun yang lainnnya, ” ujar H. Zai.

Menurutnya. akibat kebisingan tersebut banyak anak- anak yang tidak dapat belajar atau menggangu aktifitas belajar mereka maupun dari warga masyarakat yang lagi sakit merasa terganggu dengan adanya kebisingan itu.

Selanjutnya dalam penjelasan kepada Warga VBI, pihak Manajemen RS IMC Bintaro yang didampingi Lawyernya juga terkesan  ngotot sudah menggelar sosialisasi guna mendapat ijin.

Tapi sesuai dokumen, yang dibacakan oleh Camat maupun Lurah, siapa- siapa yang hadir dalam sosialisasi tahun 2004 itu, ternyata kebanyakan bukan warga Villa Bintaro Indah yang berada sekitar RS IMC dan tanpa dilampirkan copy identitas yang hadir waktu itu.

Ketika ditanya apakah mengenal warga yang tercantum dalam daftar tersebut, warga serentak menjawab “tidak”.
Melihat dan menyaksikan hal ini pihak RS IMC Bintaro hanya permintaan maaf yang terlontar.

Hingga tengah hari hasil pertemuan tersebut masih menemui jalan buntu, akhirnya Camat Ciputat sebagai mediator,  menyarankan kepada warga agar membentuk kelompok kecil dan menggelar rapat tertutup di ruang Lurah siang itu juga.

Namun seusai rapat tertutup itu, Dr. Vebry Haryati Lubis, selaku perwakilan RS IMC Bintaro, enggan untuk berkomentar ketika ditanya wartawan.

“Sudah Pak, sama saja, kita belum bisa komentar,” tuturnya singkat.

Sementara Dahlian Pido SH, salah seorang warga VBI yang berprofesi Advokat dan Penasehat hukum, menjelaskan bahwa pihak RS IMC Bintaro menolak menandatangi Notulen Bersama.

“Kita berencana akan menempuh jalur hukum PTUN, bahwa obyek perkara ini ada 2 (dua) yakni ijin AMDAL dan IMB nya sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, dan yang kedua kita akan melapor ke polisi jika ada dokumen yang dipalsukan,” ungkapnya.

Dahlian Pido, juga menjelaskan bahwa “Untuk membatalkan ijin pembangunan RS IMC Bintaro ini tidak bisa jika ditempuh lewat kedinasan (OPD nya) karena pada hari ini saja Dinas Lingkungan Hidup Tangsel, tidak ada yang hadir, jadi harus lewat Pengadilan, terkait kerugian kami baik moril maupun imateriil,” pungkasnya.(*)

Iklan Ucapan

About Redaksi

Check Also

Gema Tahun Baru Islam Di Perum Pakujaya

Serpong Utara -Menandai pergantian Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah, bertempat di Masjid At -Taqwa, warga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *