KOTA TANGERANG – Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah).

Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian Pemerintah.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah atau kelurahan atau yang setingkat dengan itu.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan.

Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Demikian pula di wilayah Tangerang, Ketua Kelompok Masyarakat selaku panitya Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang H. Arief, SH, berharap program PTSL dapat mewujudnyatkan pembangunan yang rata bagi warga masyarakat.

“Hasil PTSL ini akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertifikat tepat sasaran, yakni pemohon / masyarakat di kelurahan karang tengah, agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik,”kata H. Arief, SH Ketua Panitia PTSL Kelurahan Karang tengah.

Menilik kembali ke 2018/ BPN berhasil melakukan awal pengukuran tanah warga di RW 08 RT 01, RT 02 dan RT 03 Kelurahan Karang tengah sebanyak beberapa bidang tanah atau melebihi target yang diberikan.

Pencapaian tersebut diraih berkat kerja sama yang baik antar Lembaga, inovasi pelayanan dan teknologi, serta melibatkan tokoh dan partisipasi masyarakat.

Saat ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tahun 2018, Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kabinet Kerja akan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk itu Kementerian ATR/BPN memastikan penggunaan tenaga juru ukur, petugas PTSL yang berkualitas dan berkompeten untuk melaksanakan Program PTSL, mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, Pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertigikat.

Petugas Pengukuran Tanah dari BPN Kota Tangerang yang didampingi oleh Ketua RW 05 Ronny Sulaiman sekaligus melakukan pengukuran, turut juga mengawasi Ketua RW 08 Anwar bersama ketiga orang ketua RT dan tokoh masyarakat, memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara mudah, transparan, dan efisien.

“Sebagai gambaran, jika menggunakan metode pendaftaran tanah sporadis, maka maksimum pencapaian target
di kelurahan dan kecamatan karang tengah dapat tercapai,” ujar Ronny Sulaiman di tengah-tengah kesibukan.

“Sementara melalui PTSL, target di kelurahan karang tengah pendaftaran warga dapat diselesaikan,” sambung Ronny Sulaiman.

“Melihat besarnya manfaat PTSL tersebut, kepala Kelurahan, RW dan RT serta panitia dan tokoh masyarakat di karang tengah sepakat membantu percepatan proses pensertifikatan tanah-tanah masyarakat, lewat program PTSL.” Jelas Ronny Sulaiman yang juga petugas Satpol PP Kota Tangerang.

Sementara Ketua Pokmas karang tengah H. Arief, SH. Mengatakan, di tahun 2018 program PTSL tersebut bisa tercapai, mengingat Pemerintah dan warga karang tengah sangat mendukung.

“Untuk mempercepat proses pensertifikat, maka BPN mendorong pelaksanaan program PTSL di masyarakat,” ucapH. Arief, SH.

Program PTSL lanjut H. Arief, yang kita kerjakan untuk meminimalisasi konflik pertanahan yang sering terjadi selama ini. Sebab, dengan program ini, semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi.

“Kita selaku petugas mengharapkan bantuan dari masyarakat sadar tertib pertanahan dalam menentukan batas-batas bidang tanah,” katanya sekaligus menutup perbincangan di tempat yang berbeda.

Penulis: Edward. An.

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.