Pamulang – Lembaga Keadilan dan Bantuan Hukum EPISTEMA menyeleng- garakan Diskusi Publik dengan tema “Penanganan Sengketa Proses Pemilu oleh BAWASLU” yang dibuka langsung oleh Direktur Eksekutif Kartono S. HI., M. H. pada hari Sabtu (2/6/2018) berlokasi di salah satu resto di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

Pakar Hukum Badrul Munir S. H., M. H. dalam diskusi ini mengatakan bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang SENGKETA PROSES PEMILU dalam Pasal 466 menegaskan Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

“Dan Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berada di Bawaslu,” katanya dalam diskusi tersebut.

Badrul Munir juga menjelaskan dalam Pasal 468 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Dan Pasal 468 ayat (2) berbunyi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterima nya permohonan.

Menurutnya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan berupa menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan memperte mukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagai- mana dimaksud pada Pasal 468 ayat (3) huruf b menegaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Badrul Munir menjelaskan dalam Pasal 469 ayat (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan c. penetapan Pasangan Calon.

“Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengaju kan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara,” ungkapnya.

Menurutnya lagi, seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Sedangkan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 470 berbunyi bahwa Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Lalu, Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkan nya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkan nya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Badrul Munir melanjutkan bahwa Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 471 adalah Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu,” jelasnya dalam acara tersebut.

Dalam hal pengajuan gugatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.

Menurutnya, apabila dalam waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

“Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum,” jelasnya.

Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.

Sedangkan putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Badrul menambahkan KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Sementara itu, Dr. Bachtiar Baetal S. H., M. H. selaku Dewan Presidium LKBH EPISTEMA menerangkan dalam diskusi tersebut mengatakan, bahwa Pilkada (dalam UU No. 10/ Tahun 2016) bukan Pemilu (dalam UU No. 7/ Tahun 2017 ialah rezim pemilihan.

Menurutnya, Sengketa Pemilu tidak ada definisi dalam Undang-undang. Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa :

(1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)”

“BAWASLU telah bermetamorfosis dengan teknis KPU, pengawasan Bawaslu, kode etiknya,” ujarnya dalam diskusi tersebut.

Bachtiar Baetal menambahkan bahwa Proses sengketa pemilu ini mirip dengan Hukum Acara MK, melalui proses Mediasi dan Ajudikasi.

“Putusan hukum BAWASLU bersifat final dan mengikat, kecuali verifikasi parpol & daftar calon pileg,” pungkasnya.

Contact person
Divisi Humas LKBH EPISTEMA
(Rifa/Ar).

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.