Tangsel – Rasa keadilan publik terciderai oleh dua peristiwa yang terjadi hari ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang hanya menjatuhkan vonis 5 tahun atas Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri yang di-OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut 8 tahun penjara.
Di saat yang bersamaan, KPK kembali melakukan OTT atas 4 orang hakim Pengadilan Negeri Medan (dan 2 panitera serta 3 pihak swasta).
“Kami berpendapat, terulangnya hakim yang terkena OTT KPK juga akibat rendahnya vonis yang dijatuhkan kepada hakim yang terkena OTT sebelumnya. “vonis 5 tahun yang dijatuhkan kepada Wahyu Widya itu terlalu rendah, hakim yang mengadili seharusnya jangan lihat dari jumlah suap yang diterimanya, tetapi ini perilakunya yang telah mencoreng peradilan kita” ujar Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie (Selasa, 28/8-2018).
Menurutnya, pengadilan sektor yang paling vital dalam penegakan hukum, mengingat segala persoalan hukum bermuara ke pengadilan, di pengadilan juga banyak si miskin yang mencari keadilan.
“Jadi seharusnya hakim yang terkena OTT itu sudah sepatutnya dihukum berat” tambah Hamim.
Ia menambahkan, tentu sangat sedih dengan terjadinya OTT di Medan itu. Di tengah upaya Mahkamah Agung yang melakukan sejumlah reformasi seperti e-court yang baru-baru ini diluncurkan, tetapi okunum aparaturnya justeru mencoreng dunia peradilan.
“Hakim yang kelak mengadili perkara OTT PN Medan sudah sepatutnya menjatuhkan vonis yang berat,” pungkasnya.
Abdul Hamim Jauzie/Ketua Pengurus LBH Keadilan
