Pondok Aren, bidiktangsel.com – Hari ini Rabu, 20 Februari ditetapkan sebagai Hari Pekerja Nasional sesuai dengan surat Keputusan Presiden No. 9 tahun 1991 tentang Hari Pekerja Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto, di peringati untuk menumbuhkan jati diri dan meningkatkan kebanggaan para pekerja Indonesia.

Upah murah adalah persoalan utama bagi kaum pekerja. Di saat para pengusaha semakin kaya, kelompok buruh atau pekerja tetap saja nasibnya berupa sulit mengakses kebutuhan-kebutuhan primernya.

Dampaknya tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah yang berakibat pada posisi tawar (bargaining position) rendah, tingkat upah yang rendah, sering terjadinya perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan rendahnya jaminan kesejahteraan purna kerja bagi pekerja.

Di lain pihak yang terkait langsung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang Selatan, di duga “kong kaling kong” terhadap PT. Gravitation Information Technology Indonesia, perusahaan yang menjual accecoris handphone/ smartphone tersebut.

Menurut kuasa hukum para buruh pekerja, Amal Jamaludin, SH., CIL mengatakan bagi para buruh yang bekerja di perusahaan tersebut sudah dilakukan musyawarah ( bipartite ) namun sepakat untuk tidak mufakat.

Karena perusahaan yang beralamat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tersebut memperkerjakan tenaga kerja Indonesia, dengan memberikan upah murah, sehingga dianggap melanggar Undang-undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 89, dan ditegaskan kembali pada Pasal 90 dengan sanksi yg tegas pada Pasal 185.

”Kami selaku kuasa hukum pekerja, melayangkan surat permohonan perundingan Tripartite ke Disnaker. Kota Tangerang Selatan, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan perusahaan yang mempekerjakan dan memberikan hak tidak berdasarkan Undang- undang No.13 Tahun 2003, dan Peraturan yang berlaku, ” kata Amal Jamaludin, SH.,CIL dari Law Firm Jamal & Partners kepada media ini, Rabu (20/2-2019).

Amal Jamaludin juga menjelaskan atas dasar itu, agar Disnaker Kota Tangsel bisa bersikap profesional, Netral, transparan dan segera bertindak langsung tentang permasalahan itu.

“Jangan sampai ada tudingan bahwa Pemkot. Tangsel atau pemerintah dinilai bermain mata melindungi kepentingan perusahaan asing yang nakal,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi terkait permasala- han yang terjadi sangat menyayangkan, pihak perusahaan tidak koperatif dengan keluhan sejumlah karyawan terkait dengan upah.

“Diharapkan kepada para penegak hukum yaitu Kemnaker, Kepolisian maupun DPRD Kota Tangsel segera menindak oknum Disnaker Kota Tangsel yang terljbat serta pengusaha asing nakal yang melanggar undang – undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Penulis : IsOne

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.