Serpong, (WB) – Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten gelar sidang lanjutan ke tiga, sidang pemeriksaan setempat mengenai keterbukaan informasi publik setelah sebelumnya pihak KIP Provinsi Banten menerima laporan warga Serpong Kota Tangsel terkait adanya ketidak terbukaan informasi mengenai ada atau tidaknya dokumen pelepasan hak atas girik oleh Kantor Kecamatan Serpong Tangerang Selatan.

Sidang pemeriksaan setempat merupakan sidang lanjutan dari dua sidang sebelum nya yaitu sidang pembuktian KIP Provinsi Banten bersama pihak Kecamatan Serpong dan menindak lanjuti pengaduan pemohon atas nama Rusli Wahyudi mengenai sulitnya mendapatkan informasi keterbukaan publik dari Kecamatan Serpong, terkait Surat Pelepasan Hak (SPH) tanggal 18 Februari 1993.

Sidang lanjutan ini juga di hadiri Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Agus Muldya, Wakil Ketua KIP Provensi Banten Maskur M.H , pihak pelapor juga perwakilan Kecamatan Serpong bertempat di lantai satu gedung Kecamatan Serpong jalan Raya Puspitek Tangsel. Rabu 27/03/19.

Maskur Wakil Ketua KIP Banten kepada sejumlah wartawan di halaman kecamatan serpong sebelum sidang menjelaskan kehadiran KIP Banten di Kecamatan Serpong adalah menindaklanjuti laporan dari pemohon terkait sulitnya meminta informasi perihal SPH tanah miliknya dan 
majelis mempunyai kewenangan untuk memeriksa dokumen yang dikecualikan oleh pihak kecamatan Serpong .

“Setiap  warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk  Keterbukaan informasi yang telah di atur dalam undang undang  nomer 14 tahun 2008 di mana semua badan publik sampai tingkat bawah harus terbuka dan teransfaran terkait informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh publik,” jelasnya. 

Maskur menambahkan sidang pada kali ini adalah sidang untuk memeriksa informasi dalam bentuk data dokumen yang tersimpan di kecamatan serpong, karena dalam sidang pembuktian sebelumnya pihak kecamatan tidak memperlihatkan tentang dokumen yang di sebut dikecualikan.

“Pada hari ini kita pastikan dan periksa mengenai ada atau tidaknya dokumen yang di kecualikan itu, ini juga merupakan sidang lanjutan dari pemohon (pelapor) Rusli Wayudi kepada KIP Banten, bahwa yang bersangkutan mengalami kesulitan saat meminta keterangan pada pihak Kecamatan Serpong, terkait Surat Pelepasan Hak (SPH) seluas 23, 393 M2 yang dimilikinya,” paparnya. 

Maskur melanjutkan Surat Pelepasan Hak (SPH) tanggal 18 February 1993 dengan luas keseluruhan tanah tercatat 23, 393 M2. Sementara dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2100, tahun 2010 kepada pihak pengembang tercatat luasnya 25.000 M2.

Atas dasar data dan fakta tersebut, Hakim Majelis KIP Banten menilai sangat kontradiktif.

“Bagaimana mungkin Surat Pelepasan Hak (SPH) berbeda luasnya dengan Putusan Pengadilan dan surat Pelepasan Hak atau Akta Jual beli tanah Girik selalu diregister dan tercatat di Kecamatan Serpong. Tetapi untuk Girik C 913 atas nama The Kim Tin tidak ada”, pungkasnya. 
( H3N )

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.