Serpong Utara – Dalam Safari Ramadhannya di Kota Tangsel Kemen. PAN RB, ke Kantor Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T), Jalan Villa Serpong, Serpong, Kota Tangsel, melihat proses pelayanan dan perijinan satu pintu di Tangsel.

Dalam pengarahannya, Yuddy Chrisnandi mengatakan terkait dengan Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T) di Tangsel masih adanya Satuan Kerja yang belum terintegrasi dalam pengeluaran ijin.

Padahal sudah ada Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah tentang setiap daerah dalam hal perijinannya harus satu atap atau terpadu.

“Tidak hanya di daerah tetapi ditingkat pusat juga yang mengeluarkan ijin hanya disatu kantor,” katanya

Kondisi di Tangsel menurut laporan Walikota, dari sekitar 70 perijinan yang ada, baru 19 perijinan yang masuk dalam BP2T Tangsel sehingga masih da 60 an ijin yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah/SKPD.

Kepada Walikota Tangsel, Yuddy Chrisnandi berpesan agar memberikan teguran terakhir kepada SKPD yang belum mengintegrasikan perijinannya didalam BP2T.

“Akan diberikan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan kepada SKPD untuk segera mentraformasikan di BP2T,” ujarnya.

Jika dalam waktu 3 bulan tidak ada tindakan sungguh-sungguh dari Kepala SKPD maka Walikota harus melakukan evaluasi.

Karena SKPD yang dinilai tidak memematuhi peraturan yang berlaku, sanksi yang paling ringan adalah penggantian Kepala SKPD.

Dengan perijinan yang terintegrasi maka akan lebih mudah diketahui apakah ada kekurangan atau tidak. Karena jika terintegrasi maka akan diketahui sejauh mana kinerja Badan Perijinannya.

Sementara itu terkait kunjungannya ke Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP Tangsel‎) Jalan Raya Setu Kota Tangsel, melihat proses kepegawaian di Tangsel.

Untuk perekrutan PNS di Pemkot Tangsel, Walikota nanti akan memberikan rincian pengajuan kepada KemenPAN RB, terutama PNS diluar moratorium. Seperti tenaga kesehatan, pendidikan dan yang terkait dengan program prioritas Nawacita yaitu ketahanan pangan, infrastruktur, pembangunan perkotaan, penegakan hukum.

Tetapi untuk tenaga administrasi umum masih terikat dengan moratorium sehingga tidak ada perekrutan.‎

Sebelum mengakhiri kunjungan di Kota Tangerang Selatan Menteri PAN RB ke Kantor Walikota Tangsel, Jl Maruga Raya, Ciputat, Kota Tangsel, untuk meninjau proses pembangunan Kantor Walikota Tangsel. (IsOne)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.