Pesawaran – Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung tahun anggaran 2017 Nomor : 22B/LHP/XVIII.BLP/05/2018 tanggal 24 Mei 2018. Ditemukan 48 rekening yang belum terdaftar di Pemkab Pesawaran dan terdapat aset yang belum tertib, BPK merekomendasikan agar temuan itu ditindak lanjuti.

Berkaitan dengan hal itu, bidiktangsel.com sebelumnya membuat berita dengan judul “Temuan BPK, 38 Rekening Bantuan Block Grant Senilai 11 Milyar Lebih Tidak Terdaftar “. Dalam isi pemberitaan tersebut, memuat dugaan adanya bantuan ganda yang salah satunya diduga fiktif.

Baca Juga : Temuan BPK, 38 Rekening Bantuan Block Grant Senilai 11 Milyar Lebih Tidak Terdaftar

Pemberitaan itu, dibantah oleh Anjas Saputra, Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Pesawaran. Menurutnya tidak ada bantuan yang sifatnya fiktif.

“Saya, sudah melakukan kros cek langsung kesekolah yang dimaksud. Dan, tidak ada yang fiktif. Semua sesuai dengan MOU,” kata Anjas.

“Dari kepala sekolah yang bersangkutan dijelaskan, SD 23 Tegineneng menerima DAK tahun 2016 senilai Rp.209.931.000 dan dana Block Grant tahun 2017 senilai Rp.332.855.000 dan SD 22 Tegineneng dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, hanya menerima bantuan block grant saja senilai Rp.214.615.000,” jelasnya.

Berbeda dengan laporan hasil pemeriksaan dari BPK.

Dalam LHP yang disajikan BPK tercatat, SD 22 Tegineneng mendapat bantuan block grant tahun 2017 senilai Rp.214.615.000 dan bantuan DAK tahun 2017 senilai Rp.214.615.000. Sedangkan SD 23 Tegineneng mendapat bantuan block grant senilai Rp. 332.855.000, bantuan DAK tahun 2017 senilai Rp.332.885.000 dan pada tahun 2016 bantuan APBD senilai Rp.215.465000.

Perlu diketahui pula, semua bantuan baik block grant ataupun DAK harus tercatat dibagian aset BPKAD Pemkab Pesawaran.

Untuk mengklarifikasi temuan BPK terkait aset dari bantuan tersebut diatas, bidiktangsel.com sudah meminta klarifikasi ke BPKAD Kab. Pesawaran, namun belum ada penjelasan tertulis dari bagian aset.

Saat dimintai klarifikasi ulang, hari ini, (Rabu, 4/9-2019) Sektetaris BPKAD melalui bidang aset, Fuad Hasan, S.T, mengatakan, terkait aset biasa sudah dicatat. Namun, dia ragu memberikan penjelasan terkait aset yang diperoleh dari bantuan block grant, yang dipertanyakan bidiktangsel.com.

“Kalau soal aset, biasanya sudah dicatat, sekolah yang bersangkutan yang melaporkan. Tapi kalau LHP BPK yang abang tanya, itukan sudah lama, tahun 2017,ya. Saya harus lihat di sistemnya dulu. Besok aja, abang kemari, sekalian ketemu sama pak Is (red-Iswanto, sekretaris BPKAD),” pinta Fuad kepada wartawan. (red)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.