Serang, bidiktangsel.com – Sebagaimana ketentuan dalam Permenaker No 28 Tahun 2014 yang dalam lampirannya tertuang bahwa menjadi syarat mutlak wajib menyertakan nomor registrasi keanggotaan Apindo, hal tersebut disambut baik oleh seluruh pengurus Apindo di seluruh wilayah dan telah terimplementasi di banyak provinsi secara nasional.

DPP Apindo Provinsi Banten juga mengirimkan surat, (18/12) lalu, kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat menerbitkan surat edaran kepada Disbaker Kabupaten / Kota Se-Banten terkait Permenaker No 28 tahun 2014 agar dapat segera diberlakukan diwilayah tingkat II.

Pemprov. Banten menanggapi surat DPP Apindo tertanggal 27 Desember 2019 yang ditujukan Kepada kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kab/kota Provinsi Banten.

Dalam surat tersebut, berdasarkan permenaker 28 tahun 2014 tentang cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama pada lampiran V dimana salah satu keterangan mencantumkan no anggota Apindo.

Baca Juga :  SAMPAIKAN KONDISI INDUSTRIAL, Apindo Ajukan Audiensi Ke Walikota Airin

Berkrnan dengan hal tersebut diminta agar perusahaan yang mengurus SIO ( surat ijin operasional ), PP ( Peraturan Perusahaan ), dan PKB ( perjanjian kerja bersama ) diwilayah agar mencantumkan nomor registrasi serta KTA Provinsi Banten.

Dengan adanya balasan surat dari Pemprov Banten, mendapat Apresiasi dari Ketua Apindo Banten dan seluruh jajaran pengurus.

Sekretaris Apindo Banten Tomy Rahmatullah menyampaikan kepada awak media, Jumat (27/12) di Cilegon Banten.

“Atas nama DPP Apindo Provinsi Banten serta seluruh Dewan Pimpinan Kabupaten /Kota Se-Banten, kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Banten yang sedianya melalui H. Al Hamidi kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah menerbitkan surat pemberitahuan tersebut kepada Kadisnaker di delapan kabupaten/kota,” ujar Tomy.

Baca Juga :  PERINGATAN HARI PAHLAWAN, AIRIN PIMPIN UPACARA

Ketika ditanya oleh awak media apakah Apindo sudah siap akan kebanjiran Anggota ? “Tentu saja kami akan segera konsolidasi dan mengecek kesiapan sekretariat DPP serta DPK untuk dapat segera bersinergi dengan dinas-dinas di Kabupaten / Kota,” ungkap Tomy.

Menurutnya, Apakah nanti teknisnya akan disinergikan ( satu atap ) sehingga dapat lebih mudah serta lebih cepat dalam pelayanannya yang hasil akhirnya dapat menjadi database bersama dan kemudian menjadi feed back kepada Provinsi, imbuhnya.

“Hal-hal teknis seperti ini akan segera kita komunikasikan dengan seluruh pengurus secara berjenjang, jangan sampai support yang sudah diberikan oleh Pemerintah menjadi tidak maksimal,” ujarnya.

Baca Juga :  Walikota Airin: Mengabdi Kepada Tanah Air Lewat Partai Politik

Lebih lanjut, Tomy juga menuturkan bahwa tentunya harus ada upaya-upaya berkomunikasi lebih lanjut dengan kabupaten/kota agar data tersebut juga nantinya secara sistematis agar menjadi manfaat serta nilai tambah baik bagi Apindo dan industri sebagai anggota, kiranya juga nanti dapat menjadi acuan kelompok-kelompok sektor industri yang rill dan faktual dengan kondisi usaha saat ini yang akan berkorelasi terhadap kebutuhan tenaga kerja dan angkatanya, jadi banyak sekali manfaatnya.

“Yang penting saat ini kita akan segera konsolidasi dan menyiapkan sinergitasnya,” pungkas Tomy. (#TangselBicara)

@yfi

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.