Pondok Aren, bidiktangsel.com – Pada tahun 2019, Penilaian Kepatuhan mengambil sampel pada 36 Pemerintah Kota. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 31 Pemerintah Kota.

Penambahan jumlah sampel disumbang oleh 5 Pemerintah Kota yang baru pada tahun ini dijadikan sampel oleh Ombudsman RI sementara lainnya merupakan Pemerintah Kota yang sudah pernah diteliti pada tahun 2018 dan berada pada peringkat kepatuhan sedang (Zona Kuning) dan peringkat kepatuhan rendah (Zona Merah).

Dari sejumlah 98 Pemerintah Kota, Ombudsman RI mengambil sampel pada 36 pemerintah kota. Sebanyak 62 pemerintah kota lainnya tidak dipilih karena sebelumnya telah menjadi objek sampel penilaian kepatuhan atau tidak menjadi pilihan sampel pada tahun ini.

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 36 Pemerintah Kota menunjukkan bahwa sebanyak 19,44% atau 7 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. 47,22% atau 17 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,33% atau 12 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Di lingkungan Pemerintah Kota, diambil sejumlah 2.222 sebagai sampel. Terdapat beberapa komponen standar pelayanan publik yang paling sering dilanggar, terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh layanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (lansia, ibu hamil, disabilitas) dan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan serta jangka waktu penyelesaian. Sebanyak 56,12% atau 1.247 produk layanan pada 36 Pemerintah Kota belum menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (lansia, ibu hamil, disabilitas).

Berkaitan dengan masukan dan pengaduan pengguna layanan, terdapat 1.059 atau 47,66% produk layanan yang tidak menyediakan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan.

Untuk jangka waktu penyelesaian, indikator yang menunjukkan kejelasan waktu proses pelayanan dari awal sampai dengan selesai hanya terdapat 57,88% atau 1.286 produk layanan pada Pemerintah Kota. (*)

Sumber : Ombudsman

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.