Serpong, bidiktangsel.com – Surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Pencairan Belanja Daerah (PPKPBD dan PM), Kamis (02/03) disoroti banyak pihak .
Surat yang diterbitkan dengan bernomor 443/1012/ BAPPEDA itu, menurut keterangan Sekda Kota Tangsel Muhammad, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, ditengah maraknya wabah Virus Corona atau Covid-19.
Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tangsel, Sigit Sungkono mengatakan dengan adanya surat edaran Sekda tersebut, maka Tangsel sudah ‘Shutdown’ atau kota tanpa aktivitas.
“Pertanyaannya sederhana, bagaimana pertanggung jawaban APBD Tangsel yang kurang lebih 4 Triliun Rupiah ?” Kata Sigit, dalam rilis wartawan,Kamis (9/4)
Sigit menilai, dalam PPKPBD dan PM, yang dilakukan Pemerintah Kota Tangsel, sangat berpotensi disalahgunakan.
“Ini harus segera di antisipasi penyalahgunaan APBD Tangsel yang mengarah pada penanganan covid 19, karena tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi anggaran, yang dilakukan oleh oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tangsel.” terang Sigit.
Dalam proses PPKPBD dan PM, yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, Sigit meminta agar Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera mengaudit seluruh penggunaan anggaran pada APBD Tangsel 2020.
“LIRA Kota Tangsel meminta BPK dan BPKP untuk segera mengaudit seluruh penggunaan anggaran pada APBD Tangsel Tahun Anggaran 2020, baik yang di gunakan untuk pencegahan covid 19 atau belanja wajib dan lainnya yang dijalankan mulai dr kelurahan, kecamatan dan seluruh SKPD.” Tegas Sigit.
Sigit menambahkan hal ini penting dilakukan Pemerintah Kota Tangsel agar, masyarakat mengetahui berapa jumlah serapan anggaran yang digunakan untuk pencegahan Virus Corona atau Covid-19 dan mana yang bukan.
“Ini penting untuk dilakukan Pemkot Tangsel, agar masyarakat tahu berapa anggaran yang terserap dan yang belum terserap? Berapa jumlah keuangan daerah saat semua kegiatan dihentikan oleh surat edaran itu? Dan, anggaran mana saja yang dipakai dan berapa jumlahnya yang digunakan untuk penanganan Covid 19.” tambah Sigit .
Selain itu, LIRA Kota Tangsel juga meminta, agar Pemerintah Kota Tangsel melalui Sekda, agar segera membuat aturan yang jelas, terkait surat edaran yang telah dibuat tersebut.
“Kami juga meminta kepada Pemkot Tangsel dalam hal ini Sekda, agar segera membuat aturan yang jelas terkait surat edaran itu serta merinci berapa jumlah keberadaan dana di masing-masing OPD saat ini setelah surat edaran itu diberlakukan untuk mengantisipasi manipulasi anggaran yang dilakukan oleh oknum ASN Tangsel, terkait Penanganan Covid-19,” kata Sigit.
Seperti diketahui, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany saat ini telah mengajukan kepada Pemerintah Pusat, akan menjalankan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).(*/ris)
