Serpong, bidiktangsel.com – Ke delapan kalinya Kota Tangerang Selatan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Keputusan itu diambil Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menyusul keputusan Gubernur Banten yang memperpanjang PSBB di wilayah Tangerang Raya pada Minggu (9/8).
Sebelumnya, wilayah Tangsel sudah menjalankan tujuh periode PSBB. Kini, PSBB kembali diperpanjang hingga 14 hari atau sampai tanggal 23 Agustus 2020. Masalahnya, jumlah pasien Covid-19 di Tangsel malah terus meningkat. Menurut catatan, ada 143 pasien positif selama 14 hari penerapan PSBB jilid tujuh.
Kondisi ini memang akan terus memburuk jika disiplin menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta anjuran rajin mencuci tangan masih terus dilanggar.
Dalam situasi ini, totalitas kepala daerah hingga level kepala desa amat dituntut untuk menegak kan disiplin dan kepatuhan publik pada protokol kesehatan yang ketat.
Demikian disampaikan aktivis perempuan yang mencalon diri menjadi Wakil Wali Kota Tangsel Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
“Perlu sinergi terus-menerus antara pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19 ini,” katanya dalam keterangan pers, Selasa (11/8).
Saras, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengeluar kan Inpres 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Menurut Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19 Doni Munardo, inpres tersebut memuat langkah-langkah peringatan lisan dan tertulis serta sanksi denda, bahkan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan.
Bagi Saras, kebijakan dan upaya pemerintah pusat dalam mendisplinkan masyarakat sudah cukup maksimal. Hal itu tinggal diikuti ketegasan dan totalitas masing-masing kepala daerah.
“Yang utama bagaimana membangun kesadaran bersama tentang hal ini. Pemimpin daerah, dari kepala daerah hingga kepala desa harus melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi terus menerus kepada warga untuk patuh pada protokol kesehatan ini. Penyampaian secara tepat akan membuat masyarakat patuh secara sukarela,” dia menyarankan. (*/Red)
