Tulang Bawang, Lampung, bidiktangsel.com – Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera, dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dengan diluncurkannya PIP, pemerintah berharap agar tidak ada lagi anak-anak bangsa yang putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya.

Namun kenyataannya, masih ada anak bangsa ini yang putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya. Bukan bearti anak tersebut tidak mendapat bantuan PIP, tetapi, PIP yang seharusnya diterima malah tidak disalurkan oleh pihak sekolah.

Seperti halnya Herdi, yang tercatat sebagai murid Sekolah Dasar Negeri 01 Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Herdi adalah siswa yang orang tuanya tergolong miskin dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dia tidak pernah mendapat bantuan PIP meskipun memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Dengan alasan tidak mempunyai biaya, kakek Hardi, Safe’i memutuskan agar cucunya berhenti sekolah dikelas 3.

Dari data Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Herdi tercatat sebagai siswa yang mendapat bantuan PIP pada tahun 2018 lalu. Tetapi, bantuan tersebut tidak pernah diterimanya.

Saat ditemui dikediamannya beberapa waktu lalu, kakek Herdi, Safe’i membenarkan hal itu.

“Cucu saya Herdi, selama sekolah di SD itu (red-SDN 01 Rawa Ragil) tidak pernah dapat bantuan apapun. Justru yang ada, kami dibebani dengan pembelian buku yang harganya mencapai 150 Ribu. Tentu saja itu sangat memberatkan kami,” keluh Safe’i.

Hal tersebut tidak hanya dialami Herdi.

Dari hasil kroscek dilapangan, ada beberapa siswa SDN 01 Rawa Ragil yang tidak mendapat bantuan, namun tercatat di Kementerian Pendidikan sebagai siswa penerima manfaat PIP.

Terkait hal itu, sebelum berita ini diterbitkan bidiktangsel beberapa kali berupaya menemui Ernawati yang menjabat kepala sekolah SDN 01 Rawa Ragil pada saat itu, untuk meminta klarifikasi. Sesuai pasal 5 ayat (2) Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana Pers harus memberikan hak jawab, Ernawati sulit ditemui.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Hudawati, S.E, mengaku tidak tahu soal dana PIP yang diduga diselewengkan. Beliau mengatakan sudah melakukan pengawasan kepada semua sekolah penerima bantuan.

“Kami sudah melakukan monitoring terkait penyaluran dana PIP, selama ini tidak pernah ada masalah, baik- baik saja. Dan saya baru dengar kali ini kalau ada sekolah yng tidak membagikan PIP kepada siswa,” terang Hudawati saat kepada bidiktangsel diruang kerjanya, Senin (27-10-2020).

Saat ditanya seperti apa monitoring yang dilakukan dinas pendidikan. Hudawati menjawab, melalui sistem.

“Sekarangkan jamannya sudah online, semua bisa dilihat dari sistem. Namun terkait temuan ini, kita akan panggil kepala sekolahnya dulu, mengapa, kok, ini bisa terjadi. Jadi, saya minta teman media untuk menunggu klarifikasi dari kepala sekolah,” pinta Hudawati.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi dari dua kepala sekolah yang diduga sengaja menyelewengkan dana PIP yaitu Ernawati kepala sekolah SDN 1 Rawa Ragil dan Suryatminingsih kepala sekolah SDN 2 Dwi Warga Tunggal Jaya.

Hudawati mengaku sudah memanggil yang bersangkutan, namun tidak ada penjelasan.

Sepertinya kepala sekolah tersebut sudah meremehkan profesi jurnalis. Mereka sudah mengabaikan hak jawab yang diberikan sesuai aturan. (SHW)

0/5 (0 Reviews)
Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.