Jakarta, bidiktangsel.com – Permasalahan mafia tanah di Indonesia bukan hal baru. Bahkan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil sendiri telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Provinsi untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan serius tersebut.
Menyinggung hal ini, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan, persoalan mafia jauh sebelum pemerintahan Presiden Jokowi. Kerap menyeruak kepermukaan, namun acapkali lenyap dimakan waktu.
Problem kepemilikan lahan dengan jumlah besar dan dikuasai sekelompok orang, hingga munculnya kerugian negara, seperti barang yang terlihat tapi susah dijamah. Lagi-lagi kejujuran aparatur Kementerian ATR/BPN dalam kepatuhan administrasi, wajib dikedepankan jika tak mau masalah yang ada, terulang.
Ditambahkan Azis, lewat reformasi agraria, DPR berulangkali berpesan, Kementrian ATR/BPN jangan hanya mengawasi dan mencatat saja. Namun segera mendata ulang agar diketahui dengan pasti status hukum penguasaan lahan tersebut.
“Jika faktanya diketahui ada pelanggaran segera selesaikan. Jika ada yang menelantarkan tanah, maka tarik kembali hak guna usaha (HGU) yang mereka miliki. Tegakan aturan setegak-tegaknya,” tegas Azis Syasmuddin, Senin (28/12/2020).
Program reforma agraria harus jadi penyemangat. Caranya, segera didistribusikan, implementasikan melalui UU Cipta Kerja. “Tadi saya sudah singgung, masalah yang acapkali muncul karena faktor ketimpangan kepemilikan lahan. Belum lagi persoalan yang pernah disampaikan Pak Menteri, yakni mafia tanah!” tegas Azis.
Nah dari sederet kasus yang dilaporkan, DPR berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berperanserta aktif melakukan pendampingan, termasuk pencegahan terjadinya kongkalikong alias kerjasama komplotan mafia tanah dengan oknum pejabat BPN. “KPK diperlukan dalam kondisi dan situasi ini. Apa benar ada yang bermain di dalam atau tidak,” tegas Azis.
Pembenahan tidak bisa diandalkan dari dalam diri ATR/BPN saja. Jika KPK menemukan atau mendapat laporan dugaan mafia tanah, hingga pungli, apalagi suap ke BPN juga harus menindaklanjuti.
“Korupsi dalam kasus pertanahan tidak hanya menyalahgunakan wewenang oleh birokrasi penyelenggara negara. Tetapi sudah merugikan negara dan juga merugikan masyarakat. Dengan demikian sudah cukup alasan dan dasar bagi KPK untuk mengusut kasus kasus korupsi,” katanya.
Wajar, sambung politisi Partai Golkar tersebut, jika berbagai elemen masyarakat menuntut KPK ikut turun tangan. Tidak hanya untuk memberantas mafia tanah di BPN, namun mengungkap korupsi agraria.
“Karena faktanya juga cukup banyak laporan yang masuk. Dari kasus pemalsuan sertifikat tanah, sampai makelar yang dimaksud tadi. Mudah-mudahan harapan mayarakat, reforma agraria mampu meluruskan niat yang ada. Tanah untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. (scio/ful)
