Jakarta, bidiktangsel.com – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berharap Pemerintah khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengkaji ulang rencana menutup formasi guru pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.

Menurut Azis, dengan tidak dibukanya kembali rekrutmen CPNS guru di tahun 2021 hal ini memengaruhi kualitas dan kuantitas guru pendidikan di Indonesia. Implikasi lainnya, minat generasi muda yang bercita-cita untuk menjadi guru terbendung dengan kebijakan ini.

Efek negatif lainnya, bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi sangat berharap dapat diangkat menjadi PNS. Karenanya, DPR berhadap KemenPAN-RB dan BKN mengkaji ulang rencana tersebut. “Berikan penjelasan secara detail rencana tersebut. Agar publik mengetahui, apa yang menjadi poin penting sehingga keputusan itu dibuat,” jelas Azis.

DPR akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan. “Ini terkait kebutuhan dan penempatan guru PNS di seluruh Indonesia. Karena kita ketahui, banyak kabupaten/kota di Indonesia kekurangan guru PNS,” jelas Azis dalam keterangannya, Rabu (5/1/2021).

Implikasi kebijakan tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Kuantitas ini pun berkurang karena masa pensiun di tahun 2021. Hal ini akan berimbas pada terganggunya kegiatan belajar mengajar hingga penutupan sekolah negeri karena tidak memiliki guru PNS.

“Sekali lagi, mohon dicermati dengan seksama, implikasi terhadap jumlah guru, berpengaruh terhadap kualitas pendidikan itu sendiri,” paparnya.

DPR, sambung Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut, mendorong pemerintah untuk mencari solusi lain jika dasar keputusan tersebut adalah tidak meratanya penyaluran guru PNS.

“Pemerintah dapat membuat skema agar guru wajib mengabdi di sebuah sekolah atau daerah khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dalam waktu yang ditentukan,” usul Azis.

Skema lain Pemerintah dapat melakukan rotasi secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan guru saat itu, dan meminta pemerintah untuk membicarakan persoalan guru PNS dengan Komisi X DPR RI sebelum mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang dibuat.

“DPR akan terus berkomitmen meminta Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia selain membuka formasi CPNS juga melalui perekrutan guru dengan PPPK secara bertahap. Tentu saja ini sesuai dengan jumlah formasi dan kompetensi yang diperlukan,” jelasnya.

Azis juga meminta Pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan para guru. Sebab guru bukan hanya bagian dari bentuk pelayanan publik, namun tenaga pendidik memiliki tugas dan peran yang besar untuk mendidik dan memberikan ilmu serta mencerdaskan generasi muda.

“Guru membentuk generasi penerus bangsa. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menyadari bahwa adanya status PNS sebagai jaminan dan memberikan rasa aman bagi para guru itu sendiri. Memberikan edukasi tanpa mengkhawatirkan pemutusan kontrak,” pungkas Azis Syamsuddin. (ful)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.