Jakarta, bidiktangsel.com – Pemerintah perlu mengoptimalkan realisasi anggaran pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19. Penambahan fasilitas kesehatan, dan pendukungnya tidak bisa ditawar lagi. Ini sebagai syarat mewujudkan Indonesia sehat guna menghindari resesi ekonomi.

“Banyak variabel dan syarat Indonesia untuk bisa lolos dari ancaman resesi ekonomi. Salah satunya sukses mengatasi pandemi di tahun 2021. Jika keberhasilan itu terwujud, dipastikan upaya menekan defisit APBN di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mampu terwujud,” papar Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Sabtu (9/1/2021).

DPR mencatat, lanjut Azis, defisit pada APBN hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp956,3 triliun atau telah mencapai 6,09 persen dari PDB. Defisit APBN yang dialami Indonesia sebesar Rp956,3 triliun atau 6,09 persen dari PDB tersebut masih lebih baik Rp82,9 triliun dari yang tertera dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.039,2 triliun.

Secara kalkulasi, jelas Azis, jumlah memang lebih kecil dari yang ada di dalam Perpres 72/2020 sebesar 6,34 persen. Namun angka ini lebih besar dari UU awal yang didesain dalam kondisi sehat yang hanya defisit 1,76 persen atau Rp307,2 triliun. “Ini yang juga terus menjadi perhatian semua pihak,” terangnya.

Defisit 6,09 persen karena realisasi pendapatan negara secara keseluruhan tahun 2020 adalah Rp1.633,6 triliun atau 96,1 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

Pendapatan negara itu jauh lebih kecil dibandingkan realisasi belanja negara yang sepanjang 2020 mencapai Rp2.589,9 triliun atau 94,6 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2 triliun.

Maka Azis menegaskan, prioritas kebijakan Pemerintah harus dilakukan secara tertib dengan pengawasan yang ketat. Agar sejumlah program seperti penyaluran bantuan sosial dan pemulihan ekonomi bisa akan lebih optimal.

“Jika kita mencermati postur APBN 2021, bisa kita simpulkan postur anggaran ini disusun penuh dnegan kehati-hatian dan tantangan. Pemerintah harus mengambil kebijakan dan melaksanakannya secara optimal dan tepat sasaran termasuk pengelolaan portofolio utang agar APBN 2021,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

APBN dapat direalisasikan secara efisien dan efektif agar upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Tugas itu belum juga tuntas. Karena Pemerintah harus meningkatan penerimaan Pajak dan Non Pajak sebagai sektor penyumbang pajak terbesar seperti manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, konstruksi dan real estate.

DPR meminta Pemerintah harus berani mengalihkan anggaran yang kurang mendesak ke APBN tahun-tahun berikutnya. Serta berupaya mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggencarkan investasi domestik maupun asing.

“Ini sebagai upaya untuk membiayai proyek pembangunan di luar penanganan pandemi Covid-19. Sehingga beberapa proyek pembangunan tidak mengandalkan pembiayaan dari uang negara,” jelas Azis.

Pemerintah kini dihadapkan situasi yang sulit menjelang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021. Mengingat Jawa-Bali adalah penyumbang lebih dari 60% PDB Nasional.

“Sekali lagi DPR berharap, inovasi, gagasan serta kerja keras Pemerintah dan semua unsur mampu mengatasi tantangan ke depan. Realisasi anggaran APBN 2021 yang dibayangi wabah mampu terserap maksimal, sejalan dengan pewasasan dan penggunaan anggaran yang optimal,” jelas pria jebolan University of Western Sydney, Australia itu.

Mantan Officer Development Program VII PT. Panin Bank tersebut juga mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalam membentuk lembaga sejenis Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). “Ini menjadi terobosan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional di tengah situasi sulit saat ini,” terang Azis.

Dengan adanya sovereign wealth fund para kepala daerah dapat memanfaatkan pembiayaan nasional dan tidak hanya tergantung APBN. Dengan adanya Indonesia Investment Authority, maka pemerintah tidak hanya memiliki sumber bantuan pinjaman namun memiliki instrumen pendanaan lain.

“Sumber pendanaan ini dibutuhkan negara, karena ada ketimpangan antara kemampuan pendanaan di domestik dengan kebutuhan pembangunan nasional. Terlebih saat ini kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat, sementara kapasitas pembiayaan BUMN juga terbatas, dan rasio utang pemerintah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) telah naik,” jelas Azis Syamsuddin. (ijs/ful)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.