IDI: Kriteria Kehalalan, Keamanan dan Efektivitas Sudah Terpenuhi  Semua, Tidak Ada Alasan Menolak Vaksin COVID-19 

Jakarta, bidiktangsel.com – Pemerintah Indonesia telah mulai menjalankan program vaksinasi  bertahap pada Rabu (13/1) sebagai upaya bersama membebaskan masyarakat Indonesia dari  pandemi. 

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapat suntikan vaksin  Sinovac dosis pertama pada pukul 9:42 WIB di Istana Negara, Jakarta Pusat, disusul oleh  sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat, termasuk di antaranya Ketua Umum Pengurus  Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr Daeng M. Faqih. 

Juru bicara IDI, dr. Erlina Burhan, mengatakan bahwa proses vaksinasi perdana yang disiarkan  secara langsung tersebut merupakan hal yang sangat baik untuk menunjukkan kepada  masyarakat bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan terjamin keamanannya. 

“Kalau vaksin yang digunakan tidak aman, tentu para pemimpin tersebut tidak mau divaksin.  Ketua Umum IDI, dr. Daeng M. Faqih, juga ikut divaksin bersama Presiden Joko Widodo untuk  menunjukkan kepada para tenaga kesehatan dan tenaga medis supaya tidak perlu ragu lagi  menjalani vaksinasi saat gilirannya nanti,” dr. Erlina, yang saat ini bekerja sebagai dokter spesialis  paru di Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran  Universitas Indonesia, menambahkan. 

Menurut dr. Erlina, salah satu tujuan vaksinasi adalah untuk mencapai herd immunity atau  kekebalan kelompok. “Ini bisa terjadi kalau 70 persen rakyat Indonesia divaksin sehingga bisa  melindungi 30 persen rakyat lainnya yang tidak bisa divaksin atau yang rentan kesehatannya.  Kalau banyak masyarakat yang menolak vaksinasi, kekebalan kelompok tersebut tidak akan  tercapai sehingga penularan akan terus berlangsung, sementara kondisi kita sekarang ini saja  sudah sangat sulit. Tidak bisa kita terus-terusan seperti ini.” 

Vaksin COVID-19 keluaran Sinovac yang digunakan di tahap pertama program vaksinasi di  Indonesia dipastikan aman karena telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency  use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM juga telah  mengumumkan hasil efikasi berdasarkan uji klinik fase 3 di Indonesia yang mencapai 65,3%.  Angka efikasi ini lebih tinggi dari ketentuan WHO yang menetapkan syarat minimal efikasi vaksin  COVID-19 sebesar 50%. 

dr. Erlina menyatakan vaksinasi adalah bagian dari berbagai upaya yang kita lakukan untuk  mencegah terjadinya penyakit. “Proteksi yang diberikan oleh vaksin COVID-19 apapun  dengan tingkat efikasi di atas 50%, pastinya jauh lebih baik daripada tidak divaksin sama  sekali,” tegasnya. 

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa MUI juga telah mengeluarkan  fatwa halal dan suci untuk vaksin COVID-19. “Dengan demikian kriteria kehalalan, keamanan,  dan efektivitas sudah terpenuhi semua, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menolak  vaksin ini,” tutupnya. (KCPEN)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.