PTSL 2019 Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang, bidiktangsel.com – Puluhan sertipikat hak milik (SHM) warga Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Tahun 2019 dikabarkan mandek belum dirampungkan BPN Kabupaten Tangerang.

Tak ayal, kinerja Kantor Badan Perkantoran Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang dikritik warga. Bukan tanpa sebab, sejumlah tanah warga dalam pencatatan luas sertipikat PTSL itu tidak sesuai dengan jumlah tanah yang dikantonginya.

Rizki salah seorang pemilik tanah mengaku mengajukan PTSL pada tahun anggaran 2019. Tanah tersebut berlokasi di Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg. Namun, hingga kini tak kunjung selesai. Saat itu, pengajuan PTSL dikolektif melalui tokoh masyarakat dan desa setempat.

“Saya ajukan PTSL tahun 2019 bersama pemilik tanah lainnya. Tapi sampai saat ini kok belum selesai juga sertipikatnya,” katanya, saat dikonfirmasi, Selasa (26/1/2020).

Sejak tahun lalu, Rizki mengaku sering menanyakan hal tersebut kepada tokoh masyarakat yang mengurusi PTSL. Namun selalu mendapatkan jawaban yang sama.

“Belum selesai pak,” ujarnya.

Kemudian di pertengahan 2020, sertipikat yang ditunggu-tunggu pun jadi dan telah dicetak. Tetapi, setelah diperiksa ada kesalahan. Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Ahmad Rizki Suhaedi. Di sertipikat atas namanya sudah sesuai. Hanya saja luas bidang tanah yang tidak sesuai.

“Luas tanah yang saya punya 400m2. Tapi, di sertipikat tertulis 900m2. Saya langsung komplain ke tokoh masyarakat desa yang mengurus PTSL,” ujarnya.

Menerima keluhan tersebut, sambung Rizki, tokoh masyarakat desa berjanji akan mengurusi kembali kesalahan dan merevisi luas tanah pada sertipikat tersebut. Namun, hingga kini belum ada kejelasan.

Bahkan, informasi yang diterima Rizki, di Desa Sukamanah terdapat 50 lebih sertipikat program PTSL yang hingga kini belum selesai.

“Kemarin saya tanya lagi ke tokoh masyarakat. Jawabannya, berkas revisi belum dikerjakan sama BPN,” tegasnya.

Sepengetahuan, Rizki, program PTSL yang selalu digaungkan Presiden Jokowi pengerjaannya harus sesuai tahun anggaran. Lantas apakah dengan bentuk kelalaian ini kedepan BPN tidak segera merespon keluhan warga. Kami meminta agar BPN Kabupaten Tangerang segera menyelesaikan persoalan ini.

“Kalau pengajuannya tahun 2019. Harusnya, selesai di tahun yang sama. Tapi kenyataannya bertolak belakang. Jelas dari contoh kasus ini kinerja BPN seperti apa, kami minta kejelasan dan realisasi SHM kami,” tandasnya. (*/Red)

0/5 (0 Reviews)

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.