Jakarta, bidiktangsel.com – DPR RI kembali meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbaiki sistem pendataan Covid-19 yang perlu didukung kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk dapat melaporkan data secara real time.

Dengan tersedianya data sebaran Covid-19 yang akurat maka dapat memudahkan Pemerintah untuk menyusun kebijakan pengendalian Covid-19 yang efektif dan tepat sasaran. Mengingat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus satu juta kasus dan 28.468 orang meninggal dunia.

DPR meminta kesediaan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang didukung membatasi mobilitas sementara menunggu divaksinasi Covid-19 untuk melindungi diri sendiri dan keluarga.

“Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 belum maksimal dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk menekan angka covid-19 tidak berjalan efektif,” terang Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Kamis (28/1/2021).

DPR juga meminta Kemenkes memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dalam menangani pasien Covid-19. Agar pasien Covid-19 mendapatkan pelayanan secara maksimal seperti dengan memperbaiki sistem rujukan, sistem pembiayaan, sarana, dan prasarana serta fasilitas layanan pasien Covid-19.

Dari data yang diterima, sejauh ini hanya 1.600 rumah sakit di seluruh Indonesia yang memberikan pelayanan untuk pasien Covid-19. Total ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19 secara nasional sekitar 81 ribu lebih dengan jumlah keterisian tempat tidur tersebut secara nasional masih terisi 51 ribu pasien atau dengan persentasi 63,66 persen.

“Jumlah pasien Covid-19 di hampir semua daerah bertambah. Artinya perlu penanganan cepat dan ekstra. Termasuk menambah ruang isolasi, dan memanfaatkan gedung-gedung milik Pemerintah atau swasta untuk dijadikan rumah sakit Covid-19, agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mencari rumah sakit Covid-19,” terang Azis.

DPR juga mendorong Pemda untuk meningkatkan dan memasifkan 3T (testing, tracing, dan treatment) serta memastikan testing dilakukan kepada masyarakat yang suspek Covid-19, guna mengetahui masyarakat yang terpapar, meningkatkan angka kesembuhan, dan meminimalisir angka kematian serta kasus aktif di daerah.

“Jangan pernah bosan menggerakan dan mensodialisasikan 3M. Jika langkah membatasi mobilitas masyarakat dipandang perlu, kami mendukung. Pemerintah berhak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown di wilayah yang tingkat pertumbuhan kasusnya sangat tinggi,” jelas Azis Syamsuddin. (as/ras)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.