Jakarta, bidiktangsel.com – Tidak bisa dipungkiri, pemberitaan media kerap menyiarkan tontonan yang di pandang kurang etis dan tidak bermanfaat dalam proses mencerdaskan bangsa. Hal ini pula yang menjadi sorotan DPR.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan, kualitas konten penyiarkan dipandang kerap mengedepankan hal-hal viral. Tanpa, mempertimbangkan norma-norma etika.
“Tolong dievaluasi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki otoritasi ini. KPI harus proaktif memberikan peringatan dan evaluasi terhadap tayangan-tayangan televisi yang berdampak negatif terhadap masyarakat. Tentu saja, sesuai mekanisme Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Penyiaran (P3 dan SPS),” tegas Azis Syamsuddin, dalam keterangan resminya, Jumat (5/2/2021).
Sebelumnya, diberitakan beredar adegan acara FTV dengan tik-tok, dimana di samping ibunya yang sedang koma serta variety show yang menunjukan adegan joget yang tidak pantas dan tidak mendidik.
“Sangat disesalkan. Maka, dunia penyiaran harus mampu berkontribusi terhadap proses mencerdaskan bangsa dengan menyalurkan pemberitaan yang sesuai fakta. Hiburan dengan norma-norma masyarakat, sementara seni yang tidak merusak seni itu sendiri,” tegas Azis Syamsuddin.
“Jangan asal hanya untuk mencari penonton maka asal menyiarkan tanpa memenuhi aturan-aturan serta norma-norma yang ada,” timpal Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Pada kondisi ini, DPR mendesak KPI untuk meningkatkan pengawasan penyiaran yang dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut mendesak agar seluruh lembaga mematuhi aturan perundang-undangan yang ada.
“Seluruh stakeholder dunia penyiaran wajib mematuhi Undang-Undang serta regulasi-regulasi pemerintah. Segera tegur bahkan memberi sanksi terhadap yang melanggar. Kita harus satu visi dalam proses mencerdaskan bangsa sesuai amanah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” tegas Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin mengharapkan KPI bersama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) untuk meningkatkan peran dalam mengaudit pengukuran rating program televisi dengan validitas yang teruji serta meningkatkan inovasi-inovasi yang menjadi tolak ukur para stakeholder.
“KPI dan Kemenkoinfo perlu inovatif dalam merancang haluan-haluan yang menjadi tolak ukur dunia penyiaran nasional dalam membangun penyiaran yang turut mencerdaskan masyarakat. Sekaligus, kami harapkan peran aktif masyarakat dalam melaporan tayang-tayangan yang tidak sesuai aturan yang ada,” tutup Azis Syamsuddin. (as)
