Padang, bidiktangsel.com – Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam Partai Golkar Azis Syamsuddin menegaskan Partai Golkar terus menghimpun usulan agar anggota legislatif baik DPR dan DPRD yang maju di Pilkada tidak perlu mundur dalam revisi UU Pemilu sehingga cukup cuti saja dan ketika tak terpilih dapat kembali menjabat.

Menurutnya dengan aturan yang ada saat ini para anggota DPR dan DPRD tak perlu khawatir maju di Pilkada. “Tujuannya adalah agar calon kepala daerah yang maju semakin banyak pilihan dan alternatif. Kalau sudah mundur di DPR kemudian ikut pilkada dan tidak jadi, kan bisa lewat,” terang Azis Syamsuddin Sabtu (6/2/2021).

Azis Syamsuddin meyakini, kebijakan ini merugikan seluruh partai karena semua partai yang kadernya maju saat pilkada namun berstatus anggota legislatif wajib mundur. Dan terkait daerah pemilihan (Dapil), ia mengatakan memilih 3-5 dengan alasan semakin banyak dapil kian baik karena kader Golkar adalah petarung di lapangan. “Akan tetapi yang namanya politik dinamis dapat berubah sewaktu-waktu,” ujarnya lagi.

Terkait usulan revisi UU Pemilu, Partai Golkar belum memutuskan sikap terkait usulan revisi UU Pemilu dan memilih untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan termasuk internal partai. “Keputusan fraksi nanti ketua umum yang menyampaikan, per hari ini RUU masih ada, tapi kita lihat perkembangannya besok atau lusa, politik itu kan dinamis,” tegas Azis.

Menurutnya posisi RUU pemilu saat ini tidak dalam pembahasan dan lebih cenderung pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan serentak pada 2024. Secara resmi prosesnya belum ditarik dan baru akan menuju ditarik.

Ditambahkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut, jika revisi disahkan maka akan ada pilkada di 2022, jika tidak disahkan maka Pilkada di 2022 dan 2023 ditiadakan. “Konsekuensinya partai harus siap dengan dua kemungkinan tersebut, kita harus siap dengan kondisi apa pun,” ujarnya.

Sementara, bila tidak ada pilkada pada 2022 maka yang terpilih di pilkada 2020 hanya akan menjabat 3 tahun 8 bulan, namun bila ada pilkada pada 2022 berarti proses seperti biasa dan terjadi pemilihan serentak di 2027. Azis berasumsi ada karena saat ini sudah diketok di dalam Badan Musyawarah DPR RI.

Usai menghimpun aspirasi, maka dilangsungkan Rapimnas Golkar yang rencananya akan digelar pada akhir Februari 2021. Agenda tersebut juga akan dibahas dua dua alternatif pilihan dan siap dalam kondisi apa pun.

Jika tidak ada pilkada pada 2022 maka akan ada pelaksana tugas kepala daerah bagi daerah yang telah habis masa jabatan kepala daerahnya. “Ini perlu diantisipasi dari sekarang. Kalau RUU ini tidak direvisi maka sistem Pemilu di 2024 akan sama dengan 2019 dan pilkada serentak akan digelar di November 2024 usai pelantikan presiden terpilih,” katanya.(as)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.