Serpong – Sosialisasi Pengawasan Pilgub Banten 2017 kepada Organisasi Masyarakat digelar Panwaslu Tangsel pada hari Sabtu (22/10-2016) di Sekretariat Panwaslu Kota Tangerang Selatan Jl. Kencana Loka Blok I 5/19 Sektor XII Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pembicara, Pramono Tanthowi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz dan Anggota KPU Kota Tangsel, Badrussalam serta Anggota Ormas, Mahasiswa dan Jurnalis.

Dalam penyampaiannya, Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Pramono Tanthowi mengatakan jika masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan maka semakin rapat jaringannya sehingga potensi pelanggaran bisa diketahui dengan maksimal.

Sehingga kelompok masyarakat yang sadar politik untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan tersebut.

Namun menurut Pramono, masyarakat Indonesia pada umumnya masih kurang sadar terhadap politik.

“Organisai masyarakat saat ini juga berpartisipasi dalam Pilkada, misalnya menjadi relawan pendukung maupun kader politik dari salah satu calon,” katanya.

Anggota KPU Kota Tangsel, Badrussalam dalam paparannya mengatakan Pilkada Gubernur 2017 mendatang merupakan Pilkada serentak yang kedua di Provinsi Banten dan sudah ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang.

Rencananya Pilkada Serentak selanjutnya akan dilaksanakan pada Juni 2018 dan kemudian Pilkada Serentak selanjutnya akan dilaksanakan November 2020 dan pada tahun 2024 akan digabung secara keseluruhan mulai Pileg, Pilpres, Pilgub maupun Pilbup/Pilwalkot‎.

“KPU Tangsel melakukan sedikit survey terhadap pola pemilih di Tangsel, dan cukup mencengangkan masyarakat di Tangsel masih terlibat money politik sekitar 60 persen‎,” ujarnya.

Untuk itu perlu menjadi perhatian sendiri serta pengawasan terhadap money politik di Tangsel.

Sedangkan, Kornas JPPR, Masykurudin Hafidz mengatakan pihaknya berharap agar masyarakat semakin cerdas dalam memilih, dalam artian masyarakat yang cerdas adalah mau datang ke TPS dengan sebelumnya mempelajari calon yang ada dan kemudian memilih calon yang terbaik.

Perlu diberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pendidikan politik.

“Bukan saja sekedar memilih Kepala Daerahnya saja, tetapi bagaimana masyarakat diberikan pendidikan bahwa Pilkada adalah saling menghargai dan bertoleransi dalam perbedaan,” ungkapnya.

Sesuai pengalaman JPPR, saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon tidak dilakukan didalam TPS tetapi diluar TPS, dalam arti dilakukan di Kelurahan maupun kecamatan. (Hms)

Penulis  : IsOne

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.