Jakarta, bidiktangsel.com – Pemerintah resmi mengizinkan kembali Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia berlaku sejak 9 Februari 2021. Keputusan ini melalui Surat Edaran 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19.

Melihat keputusan tersebut, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin pengetatan terhadap jalur kedatangan WNA dan meminta agar realisasi vaksinasi dipercepat, serta terus mengkampanyekan protokol kesehatan agar dapat membangun situasi kondusif untuk kebijakan pelonggaran pembatasan perjalanan.

“Ketika keputusan ini berlaku, kami mendorong Pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk mengantisipasi masuknya varian baru. Pemerintah akan semakin kesulitan dalam mengendalikan pandemi Covid-19 jika ini terjadi,” terang Azis Syamsuddin dalam keteangan resminya, Kamis (11/2/2021).

DPR telah mengusulkan kepada Pemerintah jika kasus Covid-19 semakin tinggi, maka Pemerintah diharapkan mengevaluasi kebijakan ini dan menerapkan kembali aturan pelangan masuk bagi WNA ke Indonesia. “Dan pastikan seluruh WNA yang masuk ke Indonesia sesuai dengan prosedur kedatangan dari luar negeri yang telah ditetapkan Pemerintah. Baik karantina maupun swab PCR,” tegas Azis.

Azis juga meminta Instruksi Mendagri Nomor 3 lebih gencar dalam mensosialisasikan mekanisme koordinasi pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang akan dilakukan oleh Posko tingkat desa atau kelurahan dengan melibatkan ketua RT serta Linmas, Babinsa, PKK, Posyandu, Dasawisma, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, serta karang taruna.

“Jika skenario pengendalian PPKM mikro akan dilakukan pos komando tingkat desa atau kelurahan, maka perlu pula pendataan hingga ke tingkat RT/RW. Zonasi inilah yang akan menjadi dasar langkah pengendalian COVID-19 di masing-masing zona,” pungkas Azis Syamsuddin. (as/ful)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.