Jakarta, bidiktangsel.com – Pemerintah menargetkan vaksinasi Virus Corona (COVID-19) terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal.

Sejalan dengan itu, dari data Kementerian Kesehatan hingga Sabtu (13/2/2021), jumlah tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 1.060.326 orang.

Menanggapi progres yang telah dilakukan Pemerintah Pusat, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menilai, ini merupakan langkah positif yang harus terus dilanjutkan. Tentu Tak hanya kawasan episentrum sebaran wabah, seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. Tapi harus terus berlanjut ke daerah secara merata.

“Ini harus terus ditindaklanjuti sampai daerah. Vaksinasi terhadap tenaga medis harus berjalan sesuai target. Harapannya lebih cepat. Karena suspek paparan virus Covid-19 terus bertambah tidak menunggu hari apalagi jam, juga tidak mengenal status,” terang Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Senin (15/2/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Golar ini, juga mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No, 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vakisnasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

“Ada beberapa pasal terkait langkah Pemerintah yang mengarahkan pada vaksinasi. Saya menilai ini sikap tegas, sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap rakyat. Jangan dilihat dari sanksi administrasinya, tapi semangatnya menuju Indonesia sehat,” terang politisi kelahiran Jakarta, 31 Juli 1970 ini.

Sanksi administrasi yang dimaksud Azis Syamsuddin, tertera pada Ayat (2). Beberapa di antaranya yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, hingga denda.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, menjadi hal yang lumrah.

“Ini penekanan yang biasa, sebagai bentuk penegakan disiplin prokes, sebagaimana Pasal 13A ayat a yang terteran dalam ketentuan Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” jelas Azis.

Ditambahkannya, siapa pun dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini, jelas ancamannya adalah pidana penjara selama-lamanya 1 tahun hingga denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

“Maka kedepankan sikap disiplin prokes dan ikuti anjuran vaksinasi. Ini bagian dari ikhtiar kita memerangi sebaran wabah mematikan. Jadi tidak ada lagi alasan kealpaannya. Sekali lagi DPR tegas mendukung Perpres No. 14/2021 sebagai bentuk kehadiran negara untuk rakyatnya,” tegas Azis Syamsuddin.(as)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.