Jakarta, bidiktangsel.com – Iklim demokrasi menuntut masyarakat bijak dalam memberikan pandangan. Ada batas, etika dan norma yang menjadi benang merah. DPR terus membangun dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi siapa pun yang memberikan input dalam sisi regulasi maupun realisasi kerja wakil rakyat di parlemen.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menanggapi maraknya laporan yang diterima Kepolisian terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kita sadari, pemberlakuan pasal-pasal dalam UU ITE dalam penerapan di lapangan meningkat tajam. Padahal, UU ITE memiliki semangat awal untuk menjaga marwah demokrasi itu sendiri,” terang Azis Syamsuddin, dalam keterangan resminya, Selasa (16/2/2021).

Begitu membentangnya ruang digital, sambung Azis, seharusnya menjadi penyemangat seluruh elemen bangsa. Ruang bersuara yang konstruktif adalah keragaman, bukan sebaliknya target untuk dihantam untuk tujuan tertentu.

“Semangat awal dari UU ITE adalah menyelaraskan konteks berfikir bersih, sehat, beretika, dan produktif. DPR berharap penerapan terhadap UU ITE jangan sampai malah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Sebaliknya, tidak pula seenaknya menyampaikan komentar tanpa data apalagi bersifat fitnah!” tandas Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Ditambahkan Azis, pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajaran Korps Bhayangkara, untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan terkait Undang-Undang ITE adalah warning.

Korps Bhayangkara dituntut bijak dalam menanggapi hal-hal yang kontraproduktif dengan semangat keadilan. Sikap selektif, bukan berarti mengabaikan laporan itu sendiri. Tapi, menjadi metode dalam mencermati laporan yang masuk.

“Jika hal-hal sepele muncul lalu sesak di ruang media sosial, ini adalah konsekuensi dari keterbukaan informasi itu sendiri. Maka pintar-pintarlah menerjemahkan pasal demi pasal. Tegas menjadi keharusan, tapi jangan sampai langkah yang diberlakukan, menimbulkan kerancuan apalagi multitafsir,” papar Azis.

Pada posisi ini, Azis mendukung pernyataan Presiden Jokowi, agar Polri mampu membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE. Agar, kedudukannya jelas.

“Semangatnya satu, jangan sampai ada yang dirugikan dari kebebasan berpendapat. Dan mampu melindungi objek maupun subjek dari persoalan yang mencuat,” ulas Wakil Rakyat dari Dapil II Lampug ini.

Sejalan dengan itu, DPR juga meminta Kapolri untuk meningkatkan pengawasan, agar penerapan UU ITE konsisten, akuntabel, dan memberikan rasa adil bagi masyarakat.

“Penegasan Presiden Jokowi menjadi preambule. Pembuka langkah Polri dalam mengedepankan azas keadilan. DPR pun prihatin, belakangangan ini riuh masyarakat saling lapor. Saya perlu mengingatkan bahwa negara kita adalah negara hukum yang selalu melindungi kepentingan yang lebih luas dan menjamin keadilan masyarakat,” tutur Azis.

Terakhir, pria yang sempat mengenyam pendidikan di SDN Jember Lor III itu kembali mengingatkan, bahwa bangsa Indonesia selalu menjadi bangsa yang menghargai pendapat dalam penegakan demokrasi dalam kehidupan mapun sistem politik. Jangan sampai pelaksanaannya justru kontradiksi dengan cita-cita yang diinginkan.

“Yakinlah, jika semangat saling menghargai pendapat maka demokrasi akan jernih. Tidak sebaliknya kental dengan rasa kegamangan. Kita harus terus membangun dan memelihara konsep besar kebangsaan agar perjalanan sejarah politik dan kepemimpinan terus tumbuh,” pungkas Azis Syamsuddin. (as)

0/5 (0 Reviews)

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.