Jakarta, bidiktangsel.com – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin prihatin atas peristiwa pembaka-ran dan perusakan material milik PT. Palapa Ring Timur yang hendak dipasang di B5 yang ada di Kabupaten Puncak, Papua yang dilakukan Kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengucapkan belasungkawa atas gugurnya prajurit dari Yonif 400/BR yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan daerah rawan di Kabupaten Intan Jaya.

“Tidak akan pernah ada habisnya KKB melakukan teror dan pengerusakan seperti ini. Diperlukan langkah tegas dan sistematis yang harus dilakukan aparat. Polda Papua akan terus berkolaborasi dengan Kodam XVII Cenderawasih dan satuan tugas untuk mendukung kepolisian dalam penegakan hukum,” tegas Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2/2021).

Bagi Azis Syamsuddin, apa pun namanya, baik itu KKB, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Liar (GPL), dan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) maupun Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata (KKSB) hingga muncul pemberian nama baru, tidak akan menyentuh, apalagi dan menyelesaikan, substansi masalah yakni adanya separatisme Papua.

Sekalipun namanya tidak dicantumkan dalam DPO, mereka sudah biasa dipandang sebagai musuh Indonesia dan karena itu nyawanya dapat dihabiskan kapan saja. Mereka berpandangan bahwa lebih berharga dibunuh di medan perjuangan dari pada menyerahkan diri. Oleh sebab itu, DPO ini belum tentu akan mengendorkan semangat perlawanan TPN.

“Maka tidak ada kompromi dengan kelompok sparatis mana pun. Aparat harus terus mengejar pelaku teror hingga tuntas. DPR berharap munculnya operasi gabungan akan mampu menyelesaikan masalah. Tentu dengan cara yang smart, tidak pula menimbulkan korban jiwa,” pinta Azis Syamsuddin.

Menurut Azis kekuatan operasi gabungan yang telah disipakan sebelumnya sudah memadai. Baik di Timika denga empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) sekitar 400 personel, yang terdiri dari satu SSK Brimob dan tiga SSK anggota TNI. Maupun satuan yang kini tengah disiapkan.

KKB akan eksis dan terus melakukan perlawanan seperti yang sedang berlangsung dewasan ini. Maka Pemerintah perlu memikirkan kembali strategi operasi militer yang mengedepankan dialogis. Sehingga tidak ada dendam dan perlawanan berulang yang menimbukan korban jiwa.

“Pengalaman selama 59 tahun Papua berada dalam Republik Indonesia memperlihatkan aksi kelompok sparatis kian kentara. DPR berharap Pemerintah mampu kembali melibatkannya dalam proses dialog. Adanya suatu solusi bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak,” jelasnya.

Solusi bersama dapat dihasilkan melalui suatu dialog konstruktif. “Kita percaya bahwa Pemerintah yang sudah mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan konflik secara damai seperti konflik Aceh, Poso, dan Ambon, akan menempuh jalan damai seperti dialog dalam menyelesaikan konflik Papua,” imbuh Azis Syamsuddin.

Dialog memungkinkan Pemerintah dan KKB bertemu sebagai mitra, bukan sebagai musuh, untuk membahas dan menghasilkan solusi bersama yang dapat menghentikan. “Konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari lima dekade ini harus diakhiri. Hidup harmoni adalah dambaan masayarakat Papua,” tutur Azis.

Terakhir, Azis Syamsuddin juga mengaku prihatin dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua yang menyatakan persentase penduduk miskin di wilayah ini selama enam bulan terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen poin yaitu dari 26,64 persen pada Maret 2020 menjadi 26,80 persen pada September 2020.

Dalam data tersebut disebutkan, persentase penduduk miskin di Papua untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 0,12 persen poin menjadi 4,59 persen (4,47 persen pada Maret 2020) serta perdesaan naik sebanyak 0,19 persen poin menjadi 35,69 persen (35,50 persen pada Maret 2020).

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, baik perkotaan maupun perdesaan. Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020-September 2020 antara lain ekonomi Papua pada triwulan ketiga 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,61 persen (y-on-y).

“Tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama. DPR berharap, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat, benar-benar menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan penyaluran Dana Desa Tahap. Jangan sampai mengalami keterlambatan seperti tahun 202. Termasuk penyaluran BLT-Dana Desa,” tutup Azis Syamsuddin. (as)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.