Jakarta, bidiktangsel.com – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin berharap Pemerintah khususnya lembaga terkait segera melakukan mitigasi terkait pertumbuhan penduduk miskin khususnya di tahun 2021. Langkah ini sebagai opsi untuk penanganan dan upaya mengatasi dampak terhadap krisis kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19.

“Gandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan mitigasi. Opsi ini untuk mencarikan jalan keluar atas kerentanan yang ada. Kerahkan sumber daya manusia dalam mendukung upaya ini,” jelas Azis Syamsuddin menyikapi data BPS terkait peningkatan angka kemiskinan menjadi 27,55 juta orang (10,20% di 2020 meningkat dari 9,20% di 2019).

Selain mitigasi, menurut Azis Syamsuddin, perlu adanya penguatan ketahanan fiskal berupa ketersediaan dan aliran dana yang lebih baik ketika terjadi bencana dan krisis.

“Untuk itu, Pemerintah perlu memastikan tata kelola aliran dana kepada lembaga pemerintahan. Jalankan secara efektif dan transparan, termasuk melakukan penelusuran anggaran untuk berbagai belanja terkait dan penyaluran bantuan sosial (bansos),” papar Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun kembali mengingatkan agar bansos kepada masyarakat benar-benar sampai pada pihak yang berhak menerima. Tentu dengan evaluasi secara bertahap, agar program tersebut tepat sasaran.

“Makna integrasi dan sinergis ini jangan hanya sekadar narasi. Tapi benar-benar terwujud. Bansos menjadi program yang sangat vital. Terlebih fokus APBN 2021 mengedepankan sektor produktif seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pekerjaan umum, atau perhubungan yang dapat bergerak dan menyerap tenaga kerja,” tandas Azis Syamsuddin.

Penegasan Azis ini, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta pelaksanaan strategi PEN tahun 2021 secara prudent yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja agar kebijakan kesehatan publik dan perekonomian bisa solid bergulir.

DPR akan terus mendukung pengentasan kemiskinan dan penggangguran karena pandemi Covid-19. Maka seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam pengadaan barang dan jasa di instansi atau lembaga masing-masing.

“Manfaatnya akan terasa pada lapisan bawah masyarakat. Sehingga roda perekonomian pelaku UMKM, sebagai salah satu sektor yang berperan besar dalam perekonomian nasional, dapat terus berputar,” imuh pria kelahiran Jakarta, 31 Juli 1970.

Azis juga mengingatkan, bahwa pencegahan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak pandemi Covid-19 berujung kepada terjadinya siklus konsumsi di masyarakat.

“Selain mitigasi, Pemerintah juga perlu membenahi peta jalan reformasi dan transformasi ekonomi, dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Serta strategi PEN tahun 2021,” urainya.

Ini harus menjadi prioritas utama belanja kesehatan juga diupayakan agar tercipta daya beli masyarakat dengan memberikan stimulus fiskal bagi sektor-sektor yang berdampak multiplier tinggi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan maupun pertumbuhan ekonomi.

Kemudian belanja pemerintah diarahkan kepada pembelian produksi dalam negeri, dan terakhir belanja sosial, program cash for work, program sembako, program keluarga harapan (PKH), subsidi tenaga kerja baik sektor formal maupun informal.

“Jalan ini sudah teruji. Sehingga dengan dorongan ini pula dapat menambah daya beli kelompok berpenghasilan rendah yang selanjutnya dapat mendorong konsumsi masyarakat,” terang Azis Syamsuddin. (as/pr)

0/5 (0 Reviews)

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.