Jakarta, bidiktangsel.com – Pemerintah khususnya BPOM dipandang perlu untuk melihat kembali manfaat dari keberadaan Vaksin Nusantara yang kini tengah dikembangkan. Terobosan ini penting bagi penguatan program vaksinasi di Indonesia serta menghindari monopoli vaksin.

“BPOM bisa melakukan cross check, evaluasi dan uji klinis apa yang diprakarsai oleh Pak Terawan dan tim.   Regulasi harus memberikan kesempatan yang sama untuk semua, bisa mengakses vaksin sampai menciptakan vaksin itu sendiri,” terang Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Senin (22/2/2021).    

DPR juga memberikan support semua kalangan telibat aktif dalam mendukung, membantu, dan mendorong terwujudnya produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.

“Tak ada yang membatasi semua individu untuk memperjuangkan sesuatu bagi bagi kepentingan yang lebih luas. DPR terus memberikan dukungan terhadap langkah positif terhadap vaksin Nusantara. Apalagi ini didasari untuk kesehatan rakyat dan memutus rantai wabah COVID-19,” papar Azis.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga berharap, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mampu memberikan ruang terhadap penelitian dan melibatkan semua pihak untuk melahirkan vaksin buatan dalam negeri.

“Ini karya anak bangsa. Kemenkes memiliki kewenangan dan akses dalam memberikan dukungan atas penelitian dan pengembangan Vaksin Nusantara. Berikan solusi. Bila perlu lakukan koordinasi dengan WHO atas pengembangan vaksin yang tengah digagas ini,” jelasnya.

 
Publik, sambung dia tak perlu pula meributkan apalagi merisaukan adanya Vaksin Nusantara. “Jangan berlebihan menanggapi sesuatu. Jangan pula cepat mengklaim sesuatu itu buruk. Kalau kita bergandengan tangan, mendukung karya anak bangsa, setidaknya ini memberikan dukungan moril. Ingat bahwa keselamatan jiwa adalah hal paling penting saat ini,” tandas Azis.

Terakhir mantan Ketua Komisi III DPR RI ini meminta pengadaan vaksin ini jangan sampai dimonopoli oleh lingkaran yang dekat dengan kekuasaan, termasuk dengan kementerian.

“Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan menjadi semangat bersama. DPR berharap semua mendapatka akses yang sama, hak yang sama. Aturan harus memberikan kesempatan yang sama, namun tetap dalam kontrol karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tentu saja posisi ini dapat dilakukan Kemenkes dan BUMN,” papar Azis Syamsuddin.

Pria jebolan S2 di University of Western Sydney, Australia itu pun mencontohkan kondisi Amerika Serikat saat ini tengah menghadapi tonggak sejarah.

Jumlah kematian akibat penyakit virus corona (COVID-19) di negara itu mencapai hampir 500.000 orang. Angka itu adalah satu tahun sejak pandemi – menciptakan krisis kesehatan publik dan ekonomi bagi AS.

“Jumlah kematian meningkat meskipun fakta bahwa kasus COVID telah menurun. Indonesia tentu tidak ingin seperti AS. Wabah COVID-19 kian menakutkan tidak seperti yang dialami dalam 102 tahun terakhir sejak pandemi influenza 1918,” tutup Azis Syamsuddin. (as)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.