Jakarta, bidiktangsel.com – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengucapkan selamat bekerja kepada kepala daerah yang telah dilantik. Memegang teguh integritas dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam menjalankan pemerintahan merupakan amanah, sejalan dengan karya yang selalu diharapan rakyat.

“Bersama kita dukung implemen-tasi kerja, mewujudkan janji kampanye selaras dengan tata kelola pemerintahan yang bersih demi memajukan daerah. Terlebih di tengah kondisi wabah Covid-19, diperlukan gotong-royong membangkikan perekonomian bangsa,” tutur Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).

DPR siap bersinergi, terhadap program-program peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam tata koordinasi dalam perbaikan tata kelola pemerin-tahan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Ada sejumlah area intervensi wakil rakyat di parlemen. Ini sebagai penguatan antara daerah dan pusat, yang diharapkan menumbuhkan optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, sampai tata kelola dana desa,” jelas Azis Syamsuddin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, intervensi dipetakan berdasarkan fungsi kerja wakil rakyat sebagai kepanjangan tangan aspirasi rakyat di daerah. Sehingga jalannya rencana pembangunan jangka panjang dan menengah baik daerah dan pusat benar-benar seirama.

Selain keterwakilan fungsi tugas, DPR juga berharap, kepala daerah yang baru saja dilantik, benar-benar tunduk dan patuh terhadap tata aturan hukum dan perundang-undangan. Pasalnya, tidak sedikit kepala daerah terjerat kasus hukum lantaran keleluasaan atas kewenangan yang diamanahkan.

Ini terlihat dari data yang begitu mencolok hingga akhir Februari 2021. “KPK telah menetapkan 126 kepala daerah sebagai tersangka yang terdiri dari 110 bupati/wali kota dan wakilnya serta 16 gubernur. Jelas ini menjadi warning, agar tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat,” pinta Azis.

Dari penjelasan yang diteria DPR dari KPK, beberapa modus korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut antara lain terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.

Catatan yang menonjol pada korupsi di sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat, korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan.

“Dan yang tidak kalah mencolok, adalah benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahannya,” ungkap Azis.

DPR tentu mengharapkan para kepala daerah tidak lagi mengulang praktik korupsi tersebut. DPR juga mengajak kepala daerah untuk menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Terutama di masa pandemi saat ini dengan menciptakan inovasi bagi daerahnya demi kesejahtera-an masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bekerja, semoga amanah yang diberikan benar-benar diemban dengan penuh sungguh-sungguh,” pinta Wakil Rakyat dari Dapil Lampung II ini. (as)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.