Sudahi Polemik Kaidah Vaksin, Azis Syamsuddin: Para Ahli dan BPOM Harusnya Bersinergi

Jakarta, bidiktangsel.com – Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) menyatakan uji klinis I Vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin, sehingga izin uji klinis II vaksin Nusantara tidak diizinkan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin sependapat dengan pemerintah yakni mendukung pengembangan vaksin COVID-19 oleh inovator dalam negeri seperti Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara

“BPOM tentu punya parameter dan indikator yang menguatkan ada satu dan lain hal mengapa perlu adanya kaidah saintifik. Atas kondisi ini, DPR menyarankan kiranya kaidah keilmuan dilakukan sesuai prosedur,” terang Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Sabtu (13/3/2021).

DPR juga mendorong vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara yang kini tengah dikembangkan merujuk pada standar yang telah ditetapkan. Ini pun sebagai upaya menyudahi polemik yang muncul di masyarakat.

“Gagasan hadirnya kedua vaksin itu tinggal selangkah lagi. Apa yang diharapkan BPOM bisa dipenuhi. Ini demi kembaikan kita semua khususnya bagi keselamatan jiwa masyarakat,” terang Azis.

Azis cukup yakin, jika kaidah keilmuan yang disampaikan BPOM juga merujuk dari ketentuan Internasional dalam hal ini WHO maupun lembaga lainnya. Maka disarankan, aturan baku untuk tetap diikuti.

Apa pun alasannya, kaidah mapun prosedur keilmuan harus dijalankan, Ini juga menjadi landasan bahwa proses pembuatan vaksin mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Maka DPR menyarankan BPOM juga menginformasikan kepada publik secara detail bagaimana hasil review uji klinis I hingga munculnya spekulasi, maupun kaidah yang dimaksud.

“Ini ranah para ahli. Mereka yang lebih memahami. Semua pihak tentu menginginkan vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Para ahli dan BPOM harus sinergi, bukan memperbesar polemik,” tegasnya.

Di sisi lain, Azis meminta BPOM untuk terus membantu Pemerintah mendukung penelitian dan pengembangan vaksin maupun obat-obatan buatan dalam negeri sebagai salah satu upaya penanganan pandemi Covid-19, sehingga Indonesia dapat lebih mandiri di bidang farmasi.

Di luar polemik vaksin yang tengah diperjuangkan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan terima kasih kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 yang bekerja keras dalam upaya merealisasikan program vaksinasi nasional.

Dari data yang diterima DPR, mencatat pada Jumat (12/3) hingga pukul 12.00 WIB, terdapat 3.769.174 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 se-Indonesia, dengan pertambahan jumlah penerima sebanyak 73.115 orang.

Satgas juga mencatat terdapat 43.747 orang telah mendapatkan suntikan dosis kedua hingga dalam selang waktu sehari sebelumnya.

Dengan tambahan itu, jumlah penerima vaksin COVID-19 hingga dua kali penyuntikan sebanyak 1.339.362 orang untuk membentuk kekebalan kelompok dari virus SARS-CoV-2 tersebut.

Target sasaran vaksinasi pemerintah pada tahap ini sebanyak 40.349.051 orang, dengan sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan sebanyak 1.468.764 orang. Ini bukan pekerjaan mudah.

“Terima kasih atas kerja keras semua pihak dalam mensukseskan vaksinasi. DPR tetap meminta program vaksinasi COVID-19 perlu dipercepat sebelum virus SARS-Cov2 bermutasi semakin meluas,” pungkas Azis Syamsuddin. (as)

IKUTI BERITA LAINNYA DI - Google News