Jakarta, bidiktangsel.com – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan apresiasi atas penegasan Presiden Joko Widodo, dalam menjawab isu amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Presiden juga telah mematahkan spekulasi yang muncul dalam upaya meredam kegaduhan yang sengaja dihembuskan.

“Pernyataan Presiden Jokowi tegas dan tak ada lagi keraguan. Ini mengimplementasikan Pasal 7 yang merupakan masterpiece gerakan reformasi 1998. Sehingga tidak ada upaya abuse of power,” tegas Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/3/2021).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Presiden, sambung Azis, tidak memiliki hak konstitusional untuk meminta DPR/MPR menyelenggara kan sidang istimewa untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 guna memperpanjang masa jabatannya.

Bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan merupakan amanah UU.

“Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Presiden memegang teguh idologi Pancasila dan Konstitusi UU 1945. Ini sikap tegas dan tak perlu lagi menjadi pembahasan. Kalau ada yang masih menyimpukan ini dan itu, sebaliknya kita bertanya, apa tujuan utamanya?” tandas Azis Syamsuddin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, Presiden Jokowi adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu DPR bersama pemerintahan akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.

“Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama. Ini pun yang harus kita jaga bersama-sama. Sudahi saja narasi yang berlebihan itu. Fokus kita keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru,” timpal Azis.

Ditambahkan Azis, tidak ada agenda untuk mengamendemen kembali Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“DPR juga memliki sikap kolektif untuk menjaga amanat reformasi agar tidak terulang kondisi politik yang tidak demokratis karena masa jabatan presiden yang berkepanjangan seperti pada masa Orde Baru,” tuturnya.

Untuk diketahui Presiden Jokowi sendiri telah menolak wacana itu dan menyebut usulan tersebut muncul dari pihak yang ingin mencari muka dan menjerumus kan dirinya untuk tidak menaati Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat reformasi.

Perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya bisa dilakukan dengan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Amandemen konstitusi hanya bisa dilakukan atas usulan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR yang diajukan secara formal dan tertulis. (as)