Jakarta, bidiktangsel.com – Menyikapi isu redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, menurut Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin langkah tersebut dipandang tepat. Papua bagian dari NKRI yang membutuhkan pembangunan berkelanjutan, jauh dari aksi kekerasan dan terorisme.
“Pada kenyataannya, jika memang ada kelompok manapun yang menyebar teror atau aksi terorisme di wilayah NKRI, maka patut di tindak tegas sesuai mekanisme hukum yang ada. Diantaranya UU Nomor 5/2018 tentang Terorisme. Hal ini sudah sepatutnya juga berlaku untuk KKB dan sejenisnya,” papar Azis Syamsuddin, Rabu (17/3/2021).
Menanggapi pandangan urgensi redefinisi KKB di Papua, Azis Syamsuddin menegaskan, bahwa segala bentuk aksi teror, menebar ancaman, menyandera, membunuh, menyiksa dan menculik warga sipil, dengan motif politik tidak dapat di benarkan baik dari perspektif hukum negara maupun kemanusiaan.
Dalam hal ini, justru masyarakat Papua kerap menjadi korban dari propoganda kelompok-kelompok bersenjata yang tidak hentinya menyebarkan teror. Redifinisi sesuai dengan UU nomor 5 Tahun 2018, dan selanjutnya di daftarkan ke Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka memutus pendanaan asing terhadap kelompok-kelompok teror tersebut.
“Dengan demikian kita dapat mengungkap secara detail aliran dana dan persenjataan illegal yang masuk. Pada akhirnya, demi ketentraman masyarakat Papua, sudah saatnya kelompok-kelompok tersebut di tindak tegas,” urai Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Wakil Ketua Umum Golkar ini mendorong Pemerintah untuk tegas dan sesuai dengan intrumen hukum negara dan hukum international, agar dapat memutus rantai terorisme di Indonesia, khususnya di Papua.
Sebagaimana kita ketahui, lanjut Azis, Pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan segala jenis pembangunan di Papua demi kesejahteraan masyarakat Papua. Langkah pemerintah ini nyata, dan dalam hal ini ketertiban sosial dan keamanan manjadi krusial untuk masa depan masyarakat Papua.
“Masyarakat Papua sangat damai, saya sudah berkali-kali ke Papua, sehingga tidak boleh ada kelompok-kelompok teror yang menggangu kedamaian di Papua. Negara ada untuk melindungi masyarakat Papua,” jelas Azis Syamsuddin.
Lebih jauh lagi, Azis Syamsuddin menjelaskan dari perspektif hubungan international, Indonesia harus tegas terhadap oknum-oknum yang kerap memprovokasi isu Papua.
“Segera perlu kita daftarkan kelompok-kelompok tersebut ke FATF, dan negara manapun atau oknum asing manapun yang memberi dukungan terhadap segala jenis aksi teror patut di label sebagai pendukung terorisme,” tegasnya.
“Segela jenis teror di muka bumi harus di hentikan, dan hal ini tidak bokel ditunda-tunda. Kita harus bersama-sama memajukan Papua dalam kerangka NKRI. Dan mensukseskan PON 2021 di Papua secara tertib dan aman,” pungkas Azis Syamsuddin. (as)
