Jakarta, bidiktangsel.com – Presiden Joko Widodo meminta DPR bersama-sama pemerintah merevisi UU ITE untuk memberi-kan keadilan bagi masyarakat. Wacana revisi UU ITE ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Semangatnya, menjaga ruang digital tetap bersih dan beretika serta menjaga kebebasan berpendapat.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan, sebelum melakukan revisi UU ITE, perlu pengkajian terlebih dahulu tentang tahapan mana yang bermasalah hingga mengundang kritikan publik.

“Semangatnya kuat. Tapi perlu telaah mendalam. Jangan sampai produk hukumnya yang bermasalah melainkan penyelenggara yang salah menafsirkan dan salah menerapkan. Ini bagian dasar revisi UU ITE,” papar Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menambahkan, DPR sedang menunggu poin-poin utama yang disampaikan pemerintah dalam revisi UU ITE tersebut. Harapannya aspirasi, pendapat publik (public hearing) terkait UU ITE benar-benar utuh diterima dan menjadi bahan dalam pembahasan nantinya.

“DPR sudah memberikan saran, agar Pemerintah mengundang praktisi media sosial, kalangan aktivis, dan pihak terkait lainnya untuk menghimpun data dan masukan terkait UU itu sebelum diputuskan diajukan ke DPR untuk direvisi,” papar Azis Syamsuddin.

Pria jebolan S3 Bidang Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran, Bandung ini menambahkan, etika berpendapat di ruang digital semestinya menjaga kesehatan berpendapat itu sendiri.

Agar UU ITE tidak dianggap sebagai perenggut kebebasan berpendapat. “Maka penekanannya adalah edukasi. Terus menerus disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat. Ini upaya menciptakan dunia maya yang sehat dan beretika,” tegasnya.

Masyarakat harus mengetahui unggahan seperti apa yang berpotensi melanggar hukum. Sementara Polisi sebagai aparat penegak hukum tak perlu langsung reaktif menangkap pembuat unggahan yang berpotensi melanggar UU ITE.

“Pada akhirnya, perlu ada peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia. Agar tidak menimbulkan salah persepsi. Karena laju perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi saat ini berjalan beriringan dengan meningkatnya potensi timbulnya hoaks,” ungkap Azis.

Ditambahkan Azis, dengan memperbaiki tingkat literasi digital ini, UU ITE pun tak akan sering-sering dipakai sebagai senjata. Sebab masyarakat memiliki kesadaran pribadi mengenai apa yang melanggar dan apa yang tidak, tanpa harus mengorbankan kebebasan berpendapatnya.

Pria kelahiran Jakarta, 31 Juli 1970 ini memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan membentuk Komite Etika Berinternet untuk menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika dan produktif.

Komite ini diharap dapat merumuskan panduan praktis mengenai budaya dan etika menggunakan internet dan media sosial, yang berlandaskan asas kejujuran, penghargaan, kebajikan, kesantunan dan menghormati privasi, individu serta data pribadi orang lain.

“Panduan praktis itu diharapkan bisa mendorong peningkatan literasi digital masyarakat, yang berkaitan dengan kecapakan menggunakan instrumen digital dan kemampuan merespons arus informasi,” harap Azis Syamsuddin.

Komite Etika Berinternet ini muncul setelah Indonesia berada di peringkat rendah di kawasan Asia Pasifik dalam tingkat keberadaban ruang digital, menurut survei salah satu raksasa teknologi.

Dalam survei tersebut, Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara yang menjadi subjek studi. Skor keberadaban ruang digital ini dipengaruhi tingkat penyebaran hoaks, perundungan siber dan ujaran kebencian.

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, sopan santun, produktif dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Arahan ini sudah sepatutnya dijalankan oleh segenap pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Baik yang berkaitan dengan kecapakan menggunakan instrumen digital maupun kemampuan merespons arus informasi,” tutup Azis Syamsuddin. (as)

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.