JAKARTA, bidiktangsel.com – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyambut baik penelitian vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Terlebih langkah yang dilakukan sesuai dengan protokol penelitian. Harapannya, BPOM, peneliti maupun epidemiolog juga mendukung gol dari lahirnya vaksin dalam buatan anak bangsa ini.

Bagi Azis Syamsuddin, apa pun mereknya, jika Bangsa Indonesia mampu memproduksi vaksin, ini merupakan terobosan besar yang dapat disejajarkan dengan negara maju lainnya. Manfaat lainnya, produksi vaksi sebagai upaya memenuhi kebutuhan vaksinasi dalam negeri.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Dari data dan laporan yang disampaikan RSPAD ada perolehan imunitas terhadap COVID-19. Baik dari sisi seluler maupun humoral. Tentu ini kabar menggembirakan dan bisa menjadi penemuan baru,” terang Azis Syamsuddin, Kamis (15/4/2021).

Para peneliti vaksin asal Indonesia tentu memiliki pertimbangan dan penjelasan secara utuh sehingga berani memberikan vaksin tersebut. “Sisi potensial untuk dikembangkan sangat terbuka. Ini setelah Presiden Jokowi meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri. Vaksin Nusantara bisa menjadi salah satu contoh produk dalam negeri. Ini soal kedaulatan dan kemandirian dalam bidang kesehatan dan pengobatan,” papar Azis.

Indonesia masih tergantung pada negara lain. Ketika diembargo, program dan jadwal vaksinasi langsung terganggu. Pentingnya kemandirian dan kedaulatan terhadap vaksin COVID-19. “Sejak awal kami menekankan jangan ada politisasi vaksin COVID-19. Dan DPR tidak akan mengintervensi pihak mana pun, selagi niat dan langkahnya untuk kepentingan yang lebih luas,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berharap hasil uji klinis BPOM dan standar yang berlaku benar-benar diterapkan. “Sejumlah epidemiolog sudah memberikan warning kepada pemerintah untuk tidak cepat mengklaim secara berlebihan Vaksin Nusantara. Pengujian serta penilaian secara ilmiah secara transparan oleh BPOM maupun para pakar sangat penting,” jelas Azis.

Pengembangan Vaksin Nusantara harus didukung semua pihak. DPR dipastikan tidak akan intervensi terhadap pengembangan yang dilakukan. Meski demikian, semua pihak tidak menginginkan pengembangan yang dilakukan kontraproduktif dengan kaedah pembuatan vaksin yang berlaku.

“Jika belum memenuhi kaidah klinis, sampaikan secara transparan. Integritas Badan POM sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac. Oleh sebab itu, BPOM harapannya membantu dalam pengembangan vaksin Niusantara. Ini dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi,” tegas Azis Syamsuddin. (as)