Jakarta, bidiktangsel.com – Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Harga eceran tertinggi tersebut merupakan harga jual tertinggi obat di Apotek, Instalasi farmasi, RS, klinik dan Faskes yangberlaku di seluruh Indonesia.

“Apa yang dilakukan Kemenkes sudah benar dan seharusnya dilakukan untukmelindungi konsumen. Agar konsumen tidak dieksploitasi oleh oknum oknum nakal dan para pecundang yang merusak pasar,” tegas Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Minggu (4/7).

Pada saat bersamaan, Tulus meminta Kemenkes tidak membuat HET saja,tapi juga harus mampu memberikan sanksi keras dan tegas bagi yang melanggarnya.

Baca Juga :  Apeksi Pastikan Percepatan Pembangunan Wilayah

“Sehingga HET bukan hanya menjadi macan kertas saja. Dan gagal melindungi konsumen,” ujarnya.

Meningkatnya angka positif kasus COVID-19 kebutuhan obat yang dianggappotensial dan sudah dipakai dalam terapi COVID-19 menjadi tinggi. Ada 11 obatyang ditetapkan harga eceran tertinggi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut.

Obat tersebut adalah Favipiravir 200 mg (Tablet) Rp.22.500 per tablet, Remdesivir IOO mg (Injeksi) Rp.510.000 per vial, Oseltamivir 75 mg (Kapsul) Rp.26.000 per kapsul, lntravenous Immunoglobulin 5% 50 ml (lnfus) Rp.3.262.300 per vial, lntravenous Immunoglobulin 10% 25 ml (Infus) Rp.3.965.000 per vial, lntravenous Immunoglobulin l07o 5O ml (Infus) Rp.6.174.900 per vial, Ivermectin 12 mg (Tablet) Rp.7.500 per tablet, Tocilizrrmab4O0 mg/20 ml (Infus) Rp.5.710.600 per vial, Tocilizumab 8o mg/4 ml (Infus)

Baca Juga :  Airin Ajak Walikota se-Indonesia Sosialisasikan RUU Cipta Kerja ke Masyarakat

Rp.1.162.200 per vial, Azithromycin 50O mg (Tablet) Rp.1.700 per tablet, danAzithromycin 50O mg (Infus) Rp.95.400 per vial.

Dalam kesempatan terpisah, pakar kesehatan dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, DSc mengingatkan, masyarakat untuk menggunakan obat berdasarkan resep dokter.

Menurutnya, dokter memilih obat untuk pasien ada dasar ilmiah dan aturan.Menggunakan obat tanpa resep menjadi tanggung jawab pasien.

Baca Juga :  TMMD, Ekonomi Jadi Alasan Rumah Tutik Semakin Reot

“Dokter buat resep artinya dia tanggung jawab, resep itu jadi alat bukti kalaudokter itu ternyata salah,” tegas Doktor Bidang Penelitian Pelayanan Kesehatan dari Erasmus University, Netherland ini.

Terkait HET, Dr Jane berpendapat, hal tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah harga yang tidak terkendali karena tingginya permintaan. Dan memang sudah tugas pemerintah untuk mengenda-likan harga obat. Selain itu, dia juga mendorong Badan POM untuk mengawasi pelaksanaannya.

“Negara kendalikan (harga) supaya tidak ganggu upaya kendalikan pandemi. Yangmelanggar (HET) dipenalti,” ujarnya. (*/Red)
***********

0/5 (0 Reviews)

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.