Setu, bidiktangsel.com — Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Horison, mendatangi kantor DPRD Tangsel.

Kedatangannya dalam rangka silaturahmi sekaligus memenuhi panggilan dewan terkait lambatnya penuntasan sertifikasi tanah masyarakat melalui program penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikasi tanah aset Pemkot Tangsel. Kedatangan mereka diterima oleh unsur pimpinan DPRD Tangsel.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Horison, saat bersilaturahmi dengan unsur Pimpinan DPRD Tangsel. (Foto: SN)

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Tangsel Abdul Rosyid mempertanyakan sejumlah tanggungjawab BPN Tangsel yang berkaitan dengan persoalan di masyarakat yang hingga kini belum dituntaskan.

Terutama terkait sertifikasi tanah melalui PTSL yang merupakan program presiden Joko Widodo sejak 2017. Kemudian, mengenai sertifikasi tanah aset milik Pemkot Tangsel.

“Dua agenda itu menjadi perhatian kita,” kata Abdul Rosyid kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).

Dari dua pertanyaan itu, pihaknya telah mendapat keterangan dari pihak BPN Tangsel. Mengenai program PTSL, pihak BPN mengaku akan mencoba petakan dan segera dituntaskan. Kepala BPN Tangsel yang baru menjabat selama beberapa minggu itu juga akan fokus terhadap penyelesaian persoalan tersebut.

Pihak BPN mengakui lambatnya penyelesaian sertifikasi tanah melalui program PTSL ini lantaran terkendala persoalan-persoalan data dokumen tanah yang diajukan masyarakat. Namun demikian, pihaknya berkomitmen untuk merampungkan semuanya.

“Nanti kita juga dari DPRD akan berkunjung ke BPN Tangsel untuk melihat progress BPN seperti apa,” terangnya.

Mengingat proses sertifikasi tahan melalui program PTSL tersebut sudah bertahun-tahun belum dituntaskan, maka dari itu, DPRD mendesak agar permasalahan penyelesaian proram tersebut menjadi perhatian utama bagi kepala BPN Tangsel yang baru.

Sementara mengenai sertifikasi asset tanah milik Pemkot Tangsel, Abdul Rosyid juga mempertanyakan belum tuntasnya urusan tersebut. Menurutnya, asset-aset milik Pemkot juga harus memiliki legalitas hukum, salah satunya harus bersertifikat.

“Dari sekian target sih progresnya sudah bagus, nanti kita dorong lagi supaya lebih dipercepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, angkat bicara soal molornya pembuatan sertifikat tanah warga melalui penyuluhan PTSL gratis di wilayahnya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan BPN setempat untuk mengetahui lebih dalam alasan lambatnya penerbitan sertifikat tersebut.

“Akan saya koordinasikan dengan kepala BPN Tangsel,” kata Benyamin, kepada wartawan melalui pesan tertulis via Whatssap, Rabu (18/8/2021).

Seperti diberitakan, sejumlah warga di Kota Tangsel mengeluhkan pelayanan pembuatan sertifikasi tanah melalui PTSL oleh BPN setempat. Mereka menyayang kan lambatnya proses penerbitan sertifikat. Padahal, mereka sudah mengajukannya sejak 2017 lalu namun hingga kini tidak ada kabar yang jelas baik dari pihak kelurahan melalui tim PTSL, kecamatan maupun dari BPN.

Padahal itu merupakan program Presiden Joko Widodo. Di Tangsel sendiri, Pemkot Tangsel menargetkan program itu sudah tuntas di tahun 2019.

Hasil rapat antara komisi 1 DPRD Tangsel dengan seluruh Camat di wilayah itu terungkap jika jumlah ajuan sertifikasi tanah warga yang belum dituntaskan berkisar sekitar tiga ribuan. (*)

0/5 (0 Reviews)

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.