Setu, bidiktangsel.com — Isu akan ada perombakan kabinet besar-besaran di lingkup Pemkot Tangsel pasca perayaan ulang tahunnya yang ke-13, kian santer. Dari kabar itu, posisi yang akan dirombak mulai dari jabatan esselon dua hingga paling bawah.

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengatakan, saat ini rotasi mutasi dan promosi pejabat masih terus dievaluasi, dan masih dalam penyusunan sehingga menyebabkan molor dari yang direncanakan pada bulan Oktober 2021 lalu.

“Masih dalam penyusunan, masih molor lagi, saya masih mengevaluasi,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian-kajian, mengumpulkan bahan-bahan dan informasi dalam perombakan itu.

Terkait proses mutasi di lingkungan Pemkot Tangsel, pengamat kebijakan publik dari Universitas Syekh Yusuf Tangerang, Adib Miftahul mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Tangsel.

Pertama, di pemerintahan sudah ada merit sistem yaitu proses mempromosikan dan merekrut pegawai pemerintah berdasarkan pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan, bukan pada koneksi politik mereka.

Menurut Direktur Ekisekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini, PNS berhak untuk maju, PNS berhak untuk naik jabatan, tapi syaratnya mereka harus memiliki qualifield dan kompetensi. Di situlah akar pertama kenapa PNS berhak menyandang jabatan yang lebih tinggi, karena dia punya kompetensi, punya kemampuan.

“Jadi jangan sampai nanti proses mutasi berdasarkan gerbong-gerbongan, siapa dekat siapa, ini yang tidak boleh, sama saja kalau seperti itu seperti memainkan bidak catur, yang punya kewenangan besar dia yang bisa menentukan, itu yang tidak boleh,” ujar Adib.

Jika Pemkot Tangsel ingin memberlakukan hasil yang lebih baik ke depan, menurutnya Baperjakat yang kini sedang menentukan poisisi-posisi tersebut harus fair, transparan, bebas dari titipan orang-orang tertentu. Biarkan proses merit system dari Kemendagri dan lainnya menjadi panduan utama.

“Guna menghindari titipan, Baperjakat harus fair. Ketika orang dipindahkan kemana, alasannya harus jelas. Kalau itu diabaikan sama saja memundurkan reformasi karena salah satu amanat reformasi adalah harus bebas KKN. Kalau nepotisme masih ada ya buat apa?” tukasnya.

Azas good government dan good governance harus dijunjung tinggi oleh Baperjakat, terutama Sekretaris Daerah (Sekda) selaku panglima tertinggi ASN di Tangsel.

“Jadi yang bertanggungjawab penuh adalah Sekda, di sinilah kemajuan ke depan Tangsel ada di tangan Sekda, sepanjang dia punya gerbong yang betul-betul transparan, kompeten, dia harus bisa susun itu semua, tapi kalau Sekda tidak memberlakukan itu ya sama saja, berarti dia mengabaikan amanat reformasi. (*/Red)

0/5 (0 Reviews)

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.