Serang, bidiktangsel.com – Pemerintah Provinsi Banten secara intensif memantau harga dan ketersediaan komoditas pangan di delapan Kabupaten dan Kota sebagai bagian 6 langkah dalam pengendalian inflasi. Hasilnya menjadi dasar Pemprov Banten untuk perlu tidaknya melakukan Operasi Pasar (OP) dalam rangka pengendalian inflasi.

Usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang. Selasa, (24/01/2023), Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dalam arahannya menekankan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mensikapi bersama arahan Mendagri M Tito Karnavian.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Segera kita lakukan pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk serta kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.

“Langkah-langkah yang kita lakukan secara fokus,” tegas Al Muktabar.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten Aan Muawanah usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Pemprov Banten pada periode Maret – Desember 2022 telah melaksanakan 97 kali Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah

“Kita selalu programkan itu di daerah, baik permintaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sendiri,” kata Aan.

Diungkapkan, pada Tahun 2022 terdapat 15 komoditas pangan yang dipantau secara intensif. Namun pada Tahun 2023 ini terdapat penambahan 3 komoditas sehingga menjadi 18 komoditas pangan. Yakni: beras premium, beras medium, kedelai biji kering, jagung pipilan, bawang merah, bawang putih bonggol, cabe merah kriting, cabe rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telor ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu, minyak goreng curah, ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng.

“Ikan-ikanan itu sebelumnya tidak masuk pada komoditas pemantauan, tapi sekarang masuk. Semua itu kita pantau tidak hanya di tingkat pasar, tetapi juga di pedagang eceran, grosir dan produsen, ” ucapnya.

Selain itu, dalam pengendalian inflasi Pemprov Banten juga mengadakan pasar murah bermitra dengan para pelaku usaha. Sehingga mampu memberikan harga yang bisa dijangkau oleh masyrakat.

“Kita juga terus berhubungan langsung dengan mitra-mitra usaha seperti para petani, yang memungkinkan kita memiliki harga yang terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang lebih bagus, dan akses yang kebih mudah”, jelasnya.

Dengan menggandeng para petani atau mitra usaha, Aan berharap mampu memotong rantai pemasaran sehingga harga terjangkau bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga, Aan menjelaskan ketersediaan cadangan beras pemerintah Provinsi Banten mencapai 2.353,9 ton. Sekitar 2.139,71 ton akan mulai disalurkan pada bulan Februari dan Maret dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sementara sebanyak 214,19 ton tidak dikeluarkan untuk kebutuhan pangan tetapi sebagai cadangan pangan yang akan dikeluarkan pada situasi mendesak /tak terduga. (*)