SERPONG – Hasil kunjungan kerja (kunker) para wakil rakyat Kota Tangsel ke Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, membawa oleh-oleh berupa sanksi bagi para pengusaha tempat hiburan dan restoran yang mengemplang pajak sudah harus diterapkan di Kota Tangerang Selatan ini.

“Tempat hiburan atau restoran di Kota Tangsel yang tidak bayar pajak harus diberi sanksi psikologis. Nantinya di tempat usaha membandel itu bakal ditandai dengan stiker besar bertuliskan Restoran Ini Tidak Bayar Pajak,” kata Iwan Rahayu, Anggota Komisi III DPRD Kota Tangsel.

Kebijakan ini sangat efektif agar para pengusaha tempat hiburan dan restoran itu akan sadar bahwa pajak merupakan kewajiban dan pajak yang bayar pun bukan dari hasil keuntungan bisnis mereka tetapi pajak dari masyarakat yang dibayarkan dan dititipkan melalui restoran tersebut.

Ketika dikonfirmasi melalui seluler, Iwan Rahayu mengatakan soal sanksi psikologis tersebut dengan meletakkan stiker besar dengan ukuran 1 x 1 meter di restoran dan tempat hiburan yang tidak bayar pajak dengan tulisan “Restoran Ini Tidak Bayar Pajak”.

“Jadi kalau kita letakan stiker besar didepan pintu masuk, maka si pemilik restoran akan merasa malu sendiri. Ini sanksi psikologisnya. Karena pasti banyak masyarakat yang tahu dan dibaca orang bahwa restoran atau tempat hiburan itu tidak membayar pajak,” ujar Iwan Rahayu, Politisi PDIP ini.

Menurutnya, kebijakan yang telah diterapkan di Kota Bandung itu membuat hampir pengusaha restoran dan tempat hiburan yang tidak bayar pajak. Karena mereka akan malu jika tidak membayar pajak, pemerintah daerah akan meletakan plang atau stiker dengan ukuran besar.

“Ini akan kami usulkan ke Pemkot Tangsel agar segera diterapkan, karena kebijakan ini sangat relevan. Jika seluruhnya diberikan sanksi seperti ini, maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel dari pajak restoran dan tempat hiburan akan lebih meningkat setiap tahunnya,” ujarnya lagi.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Tangsel, Amar mengatakan saat ini jumlah tempat hiburan dan restoran yang ada di Tangsel sudah mencapai 3.182 unit, 54 persen di antaranya sadar pajak.

“Sekarang PAD yang kita dapatkan dari pajak restoran dan hotel itu baru Rp 186 miliar. Padahal kalau semuanya taat akan pajak dan mengurus seluruh perizinannya, maka akan ada peningkatan PAD setiap tahunnya,” ujarnya.(Isone/TP/Yat)

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.