Pondok Aren – Jalan bebas hambatan yang akan membelah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yakni tol Serpong-Cinere dan Serpong-Kunciran yang akan menelan ribuan bidang lahan, hingga kini masih terus berlanjut.
Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel, akhir tahun 2016 sebanyak 2.164 bidang. Sementara itu, di Kelurahan Perigi Baru lahan milik yang akan dibebaskan untuk ruas tol Kunciran-Serpong, sekitar 526 bidang.
Diakui kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel Asnawati menjelaskan, ada beberapa kendala di lapangan yang dihadapi tim pembebasan lahan. Antara lain, kurang pahamnya masyarakat terkait data kepemilikan tanah dan masalah keuangan untuk membayar ganti rugi lahan yang disiapkan oleh Kementrian PU.
“Yang pasti, kami terus melakukan pendataan, lalu dilakukan validasi data. Setelah itu, data (lahan) yang lengkap langsung diajukan ke PU untuk dibayarkan,” kata Asnawati, saat melakukan sosialisasi di Aula Kelurahan Parigi Baru, Pondok Aren, Kota Tangsel, Selasa (07/02-2017)
Dihadapan puluhan warga Perigi Baru, Asnawati menyampaikan, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan nilai pembayaran lahan yang akan dibayar untuk pembebasan tol serpong kunciran.
“Besaran nilai ganti rugi sudah di atur sesuai dengan keputusan tim appraisal. Kami sangat berharap kepada bapak dan ibu setelah menerima penawaran yang ada di amplop tidak merasa dirugikan, “ungkapnya
Asnawati menambahkan, “Proses pembebasan lahan dua ruas tol tersebut terus berjalan. Hingga saat ini, progres paling signifikan tercatat di Kelurahan Jombang, Ciputat yang proses pembebasan lahannya hampir menyentuh 100 persen, “ujarnya
Bicara soal target Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementrian PU Didit P Triwibowo menjelaskan, pembebasan lahan untuk tol Kunciran – Serpong, ia mengaku berdasarkan aturan yang berlaku jangka waktu pembebasan lahan harus rampung pada Juni 2017 mendatang.
“Targetnya dua tahun, sesuai undang-undang. Kita mulai dari Juni 2015 dan diupayakan Juni 2017 sudah rampung, dan bisa diperpanjang satu tahun. Tapi kami upayakan agar pembebasan tepat waktu,”ujarnya.
Ia menyebutkan, bila pemilik lahan masih keberatan dengan nilai yang akan dibayar, sesuai dengan tertera di dalam amplop, warga memiliki waktu hingga 14 hari untuk mengajukan keberatan. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan perbaikan dan penaksiran (appraisal) harga hingga pembayaran.
“Besaran yang akan dibayar bervariatit mulai dari 3 juta.sampai 6 juta permeter..Jika warga tetap berkeberatan dan proses berlarut-larut hingga Juli 2017, pembayaran dilakukan melalui proses pembayaran konsinyasi di pengadilan negri, “jelasnya
Sahun (40) salah satu warga RT 006 RW 004 Kelurahan Perigi Baru, mengaku lega setelah mendapat sosialisasi proses pembayaran lahan warga akan segera dilakukan.
”Yang paling penting adalah harganya sesuai harga pasar sehingga kami bisa membeli tanah di tempat lain, apalagi bisa bikin rumah baru,” ujarnya. (*)
