Serpong – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangsel menggelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Memasyarakatkan Undang-undang Politik pada 7 Kecamatan, selama 2 (dua) hari yang dimulai tanggal 26 – 28 Pebruari 2017 di Bogor, Provinsi Jawabarat.

Hadir dalam kegiatan Sosialisasi tersebut, Asda 1 Pemkot. Tangsel, Rachmat Salam, Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangsel, Azhar Syam’un, Ketua Komisi 1 DPRD Tangsel dan Ketua KPUD Tangsel, M.Subhan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tampak juga hadir Tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW di 7 (tujuh) Kecamatan se Kota Tangerang Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol, Azhar Syam’un menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dalam Pilkada Provinsi Banten lalu, dengan jalan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Masyarakat merupakan faktor sentral dalam suatu negara demokrasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, demokrasi tidak akan dapat diwujudkan, karena hakekat demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat.

Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

“Sementara ini masyarakat mulai apatis terhadap kegiatan-kegiatan politik di masyarakat. Memang yang paling gampang diukur dalam Pemilikada,” kata Azhar

Masyarakat sendiri yang menentukan eksekutif dan legislatif baik dipusat maupun daerah. Pemilu merupakan implementasi dari hak rakyat untuk secara politis dilibatkan, diikutsertakan secara langsung dalam menentukan arah dan kebijakan negara/daerah untuk lima tahun kedepan.

“Sementara di Kota Tangsel belum pernah mencapai 70 persen tingkat partisipadi politiknya, kalau diukur dari keikut sertaan dalam Pemilu,” ujarnya.

Menurutnya, perlu menjadi perhatiannya bahwa masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui lembaga petwakilan pemerintah atau DPR.

Tidak jarang banyaknya partai politik yang membingungkan masyarakat dan adanya partai tidak lagi memiliki fungsi seperti yang mereka harapkan membuat masyarakat menjadi kurang motivasi untuk berperan sebagai pemilih dalam pemilu dan cenderung menjadi golput (golongan putih) yang menolak memilih. (*)