BIDIK
Serpong – Rapat Evaluasi dan Pembubaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada Kota Tangerang Selatan dilaksanakan di RM. Remaja Kuring jalan Raya Buaran, Keluraha Ciater Kec. Serpong Kota tangsel pada hari Rabu (24/2-2016) pukul 11.45 WIB.
Hadir dalam acara tersebut Kapolres Kota Tangsel, AKBP Ayi Supardan, Ketua Panwaskada Kota Tangsel, M. Taufik, Ketua Bawaslu Prov. Banten, Pramono Tantowi, Kasat. Gakkumdu, AKP. Abdul Kohar, Kasat Intelkam, AKP. Gungun Gunadi, Anggota Panwaskada, M. Acep, Ahmad Jajuli, Anggota Gakkumdu dan Media Lokal. Acara dihadiri sekitar 50 orang.
Dalam sambutannya Ketua Panwaskada M. Taufiq selaku penanggung jawab mengatakan mengucapkan terimakasih kepada unsure kepolisian, kejaksaan maupun Bawaslu Banten yang telah memberikan arahan dan solusi kepada panwas terhadap laporan dugaan pelanggaran.
“Dugaan pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana yang harus diselesaikan di sentra Gakkumdu,” kata M.Taufiq.
Unsur Gakkumdu untuk Pilgub Banten yang akan datang menurut Ketua Panwaskada mungkin akan di atur ulang sesuai MoU dari Provinsi Banten. “Akan ada sedikit cindera mata untuk sentra Gakkumdu untuk melambangkan kita pernah bersama-sama,” tambah M.Taufik.
Sementara itu Kapolres Kota Tangsel, AKBP Ayi Supardan mengatakan kami bekerja sama dengan Panwaskada dari unsur Polri dengan cukup baik. Jika bekerja ada batasnya, kalau silaturahmi itu tidak akan ada batasnya. Panwaskada tangsel bekerja sangat keras karna banyak laporan yang masuk.
“Kami sebagai kepolisian berharap tidak ada yang lanjut ke penyidikan. Bila ada kesalahan pergaulan dari unsur kepolisian saya minta maaf,” ujar Kapolres Tangsel.
Sedangkan Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Pramono U Tanthowi mengatakan banyak masalah terkait UU Pemilukada, maka dari itu revisi UU perlu dilakukan bukan untuk Politisasi tapi karena banyak masalah teknis didalamnya.
Banyak permasalahan yang tidak ada dalam undang-undang, contohnya Money Politic dan Mencoblos lebih dari 1 kali. Ini sangat merepotkan untuk Panwaskada. Karena tidak ada sanksinya terkait masalah tersebut. Pada proses Revisi UU yang sedang berlangsung, Bawaslu RI mengusulkan hal tersebut.
Bila tidak termasuk dalam undang undang pemilukada, seperti Money Politic maka kita bisa paksakan kepada KUHP pasal 149 ttg Suap, seperti di Kalimantan Utara. Panwaskada Tangsel termasuk paling banyak di Indonesia, jumlah laporan dimana 132.
“Banyak diluar sana yang mengakumulasi pelanggaran terlebih dahulu, padahal ada syarat formil yaitu pelanggaran lebih dr 7 hari sudah kadaluarsa. Kita akan membentuk lagi sentra gakkumdu ditingkat provinsi dan kabupaten kota pasti. Kita akan berkoordinasi kembali untuk pilgub Banten,” katanya.
Selesai memberikan sambutan dalam acara tersebut, dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dan photo bersama. (IsOne)
IKUTI BERITA LAINNYA DI - Google News
