Bogor – Dalam mengikuti Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan Media Massa Cetak, TV, Radio dan Online Se-Infonesia, di Cisarua Bogor yang berlangsung dari tanggal 26/2- 1/3-2018. Para peserta diharuskan membuat sebuah makalah individual tentang Kebebasan Pers, Peranan Pers dan membangun Kesadaran Konstitusi.

Penulis sendiri membahas makalah tersebut dari hasil penjelasan materi, berdiskusi dengan para peserta serta narasumber yang hadir dengan paparan sebagai berikut.

Bagaimana Jaminan Konstitusi atas kebebasan pers di Indonesia pasca perubahan UUD 1945 ?

Secara konstitusional, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat (HAM) di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 setelah amandemen, yaitu Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28 F yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemaparan substansi UUD 1945 memberikan implikasi atas peran pers dalam konteks demokrasi. Pers diartikan sebagai bagian (subsistem) dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem komunikasi.

Sistem komunikasi dapat dilihat sebagai bagian atau sub sistem dari sistem yang lebih besar (yaitu sistem masyarakat) yang dilayaninya. Suatu sistem komunikasi sebenarnya terkandung (inherent) dalam setiap sistem masyarakat.

Corak dari sistem komunikasi di dalam suatu masyarakat tidak dapat ditentukan oleh corak, bentuk dan keragaman masyarakat itu sendiri.

Pada umumnya orang melihat sistem pers itu dikaitkan dengan bentuk sistem sosialnya, dan selalu dihubungkan dengan sistem pemerintahan yang ada atau bentuk negara dimana sistem pers itu berada.

Apa yang membatasi Pers dalam menjalankan perannya sebagai pilar demokrasi untuk mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia ?

KEBEBASAN pers harus dapat memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat pers internasional sudah memuji kebebasan pers di Indonesia dengan hadirnya Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999.

Kebebasan pers selaras dengan berekspresi dan demokrasi.Tantangannya UU tersebut memberikan ruang bagi siapa saja untuk mendirikan perusahaan media.

Pers menjadi pilar keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya insan pers juga bisa mencerdaskan masyarakat.

Pekerjaan insan pers mencakup seluruh anggota-anggota vital manusia, tidak hanya otak dan pikiran saja. Tetapi, juga fisik yang prima, serta kecerdasan hati dan nurani.

Semua itu harus bisa ditularkan kepada masyarakat. Hal itu tidak lain agar bisa mencerdaskan masyarakat dengan seluruh komponen manusia yang cerdas. Jadi, tidak hanya sekedar cerdas pikiran saja.

Fungsi pers tidak hanya menginformasi kan berita-berita saja, tetapi juga mengedukasi, dan mengkontrol. Sehingga, dengan fungsi tersebut media massa/pers bisa menjalankan perannya dalam hal mencerdaskan bangsa dan masyarakat.

Pers semakin maju, bermartabat, dan amanah dalam menjalankan fungsi dan perannya. Semoga pers semakin baik dalam mencerdaskan warga dan masyarakat.

Dalam Diskusi dengan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, beliau berharap pers makin mencerdas kan sekaligus menjadi pilar penting untuk kebangkitan masyarakat, bangsa dan negara. Khususnya kesadaran akan nilai-nilai demokrasi.

Pers merupakan salah satu pilar penting kebangkitan kehidupan bangsa dan negara, khususnya kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Maka, atas dasar itu kita menjalani kehidupan sebagai anak bangsa. Sehingga, pers telah menjadi bagian dari pembangunan dan konsolidasi demokrasi.

Pers memiliki peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi. Di tengah suasana politik yang sedang hangat menjelang berbagai perhelatan dan kontestasi, tentu saja kita menginginkan pers sebagai jembatan informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan.

Apalagi saat ini, kita sedang dilanda berita dan kabar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hoax seakan telah mewabah dan sulit dihindari. Apalagi, realitas tersebut telah berpotensi memecah-belah dan merusak tatanan sosial dan suasana kerukunan dan keharmonisan kehidupan masyarakat.

Karena itu, harus berbangga dengan kebebasan informasi yang dimiliki dengan pers sebagai ujung tombak. Sebagaimana yang terkandung dalam fungsi pers seperti yang termaktub dalam UU sebagai fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, tentu saja sudah pada tempatnya. Pers berperan dan berada di garis terdepan dalam meminimalisir berita-berita yang tidak bertanggung jawab serta bohong (hoax).

Dengan demikian pers sebagai pilar demokrasi harus senantiasa memberi pencerahan dan perspekif objektif tentang segala peristiwa dan isu yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara. Pers turut serta dalam membangun kehidupan bangsa, mengontrol berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan pembangunan, dan mengilhami solusi bagi segala persoalan.

Bagaimana tanggung jawab pers dalam membangun kesadaran berkontitusi ?

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan konsep yang didamba kan dalam pertumbuhan pers di Indonesia. Pers yang bebas dan merdeka di sini bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Bebas dan merdeka dapat diartikan terbebas dari segala tekanan, paksaan atau penindasan dari pihak manapun termasuk pemerintah negara atau pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, pers dapat bebas dan berekspresi tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun tetapi tidak mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta memegang teguh kode etik jurnalistik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Kedudukan pers umumnya dan pers Indonesia khususnya merupakan sarana sosialisasi (per excellentium) dimana semua jenis pesan yang pada awalnya merupakan milik pribadi telah disosialisasi kan menjadi milik umum ketika pesan berpindah ke media massa/pers, sehingga menjadi forum publik.

Dilema yang dihadapi pers Indonesia antara lain, dari segi historis (sejarah) pers adalah alat perjuangan nasional melawan penjajah sehingga apakah pada masa pemerintahan kini sikap mengkritik masih dominan, ataukah mengambil sikap melaksanakan fungsi secara esensial pers itu sendiri.

Penulis : Radi Iswan/No. 144 Banten,

Bidang Kesejahteraan, PWI Kota Tangsel

Facebook Comments

Redaksi

BidikTangsel.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.