Pesan ini dari Redaksi, Pengarang di Berita Tangerang Selatan

Jakarta, bidiktangsel.com - Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) sedianya wajib dilakukan mulai tahun anggaran 2021. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami kendala. Dampaknya, semua program kerja dan kegiatan dari masing-masing OPD yang wajib termuat dalam SIPD terhenti lantaran sistem untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik tidak berjalan. Efek buruk lainnya, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota terjadi keterlam-batan. DPR memandang Kemente-rian Dalam Neger (Kemendagri) segera melakukan langkah cepat untuk mengatasi masalah yang timbul. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera turun tangan, mengatasi masalah yang muncul. Pasalanya, jika ini dibiarkan maka pelaksanan pengerjaan proyek hingga proses pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak bisa terlaksana. "Memang benar, bahwa SIPD ini menjadi pedoman setelah adanya Permendagri. Semangatnya, untuk menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri. Namun, jika masih ada kendala dalam praktiknya, Kemendagri melalui harus cepat tanggap, merespon kendala yang ada," papar Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Rabu (24/2/2021). DPR memahami, SIPD dengan pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan merupakan langkah maju. "Sayang jika semangat dan penerapan tekhnologi yang dilakukan ternyata menjadi hambatan. Maka, sejak awal DPR selalu menekankan, terapan yang baru harus pula memenuhi unsur kecepatan. Jangan sampai metodenya baik tapi akselerasinya lambat. Maka perlu sosialisasi secara intens, agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi," papar Azis Syamsudin. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, kendala penerapan SIPD terjadi di sejumlah daerah seperti di Provinsi Banten, Lampung termasuk di daerah timur Indonesia. "Ambil contoh Pemkab Mimika. Saat ini juga tengah dipusingkan dengan besarnya nilai hutang para kontraktor dan pembiayaan kegiatan. Ini lantaran kendala dalam penerapan SIPD," contoh Azis. Ditambahkan Azis, banyaknya keluhan yang masuk ke DPR terkait penerapan SIPD karena penerapan aplikasi karena terkendala nontekhnis. Pasalnya dalam ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 wajib bagi OPD mengisi dan mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan. Termasuk pembangunan dan keuangan daerah. "DPR mendorong kepada Kemendagri, untuk menata kembali SIPD ini dalam penerapan tekhnisnya. Tingkat kerumitan dalam penggunaan aplikasi itu, harus pula disederhanakan. Sesuatu yang baik, bisa diterapkan dengan baik jika sesuai dengan apa yang diharapkan," pungkas Azis Syamsuddin. (as)