Perlindungan Konstitusi Terhadap Kebebasan Pers

Perlindungan Konstitusi Terhadap Kebebasan Pers

Bogor – Perlindungan Konstitusi Terhadap Kebebadan Pers Dan Peran Pers Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi.

Salah satu indikator negara demokrasi adalah berfungsi dan terlindunginya kebebasan pers. Kebebasan pers disebut sebagai salah satu pilar penting demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam konstitusi Negara maju seperti Amerika Serikat, pers disebut sebagai ho fourth branch of govomment (cabang keempat pemerintahan). Di berbagai konstitusi dunia pun pers diatur secara lengkap dan khusus seperti menegaskan tidak diperbolehkannya sensor dan pemberangusan pers.

Sebagai contoh, di negeri Belanda, perlindungan konstitusional pers menyangkut tidak diperlukannya sistem perijinan untuk publikasi dan tidak dibolehkannya censorship (Pasal 7 Konstitusi Belanda).

Tanpa kebebasan pers, niscaya tidak ada pula jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pers juga memudahkan bekerja dan berlangsungnya pemerintahan yang menutup ruang otoritarianime politik ekonomi di suatu negeri.

Terkait eksistensi Dewan Pers, Denny Indrayana dalam tulisannya Komisi Negara: Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan menyebutkan bahwa Dewan Pers merupakan salah satu Komisi Negara yang patut untuk dipertahankan dan ditingkatkan derajatnya dalam rumusan konstitusi.

Dewan Pers merupakan peleburan Dewan Pers Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia yang penting untuk menjaga prinsip kebebasan pers.

Di samping kebebasan yang dimiliki, pers juga memiliki peran dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa:
“Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-ha yang berkaitan dengan kepentingan umum
e memperjuangkan keadilan dan kebenaran UUD 1945

Dalam konteks reformasi di Indonesia, pasca perubahan yang dilakukan pada 1999-2002, pers juga menjadi pendukung konsolidasi demokrasi yang harus dijalani Indonesia sebagai negara yang berada di transisi demokrasi. Inti reformasi konstitusi yang menitik beratkan pada penguatan demokrasi substantif tersebut baik proses maupun hasilnya perlu disampaikan kepada masyarakat dan warga negara.

Salah satu norma konstitusi yang mendukung peran pers dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat adalah Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

(Makalah dan tugas dalam Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan Media Massa Cetak, TV, Radio dan Online Se-Infonesia ).

Redaksi