Untuk meningkatkan kecepatan kereta di Koridor Jakarta-Surabaya sepanjang 714,7 km sudah dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT

Ini Kata Pengamat Soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Jakarta – Untuk meningkatkan kecepatan kereta di Koridor Jakarta-Surabaya sepanjang 714,7 km sudah dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT.

Menurut Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, pemerintah memutuskan untuk membangun satu track tambahan dengan lebar spoor 1.067 mm (narrow gauge), kecepatan maksimum operasi 160 km per jam. Track structure berupa ballasted track dan sebagian ballastless track (lengkung dan segmen yang rawan).

Ia melanjutkan, beberapa segmen jalan rel layang (elevated track) dibangun sepanjang 46 km di 12 lokasi terpisah, terutama yang melintas di dalam kota, seperti Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang dan Surabaya. “Di Semarang akan dibangun jalan rel layang terpanjang, yakni 9,5 km,” jelas Djoko melalui keterangan tertulisnya, seperi yang dituliskan, Jumat, (14/12/2018).

Rute Jakarta-Surabaya sendiri akan melayani empat stasiun, yaitu Stasiun Manggarai (Jakarta), Stasiun Kejaksaan (Cirebon), Stasiun Tawang (Semarang) dan Stasiun Pasar Turi (Surabaya).

Pasalnya, sepanjang jalur koridor ini terdapat 25 stasiun yang beroperasi. Namun begitu, dari seluruh stasiun yang beroperasi tersebut sebanyak 10 stasiun memiliki dua (2) jalur, sementara 15 stasiun lainnya memiliki tiga (3) jalur. “Tiga jalur tersebut salah satunya untuk emergency dan sarana pemeliharaan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, tidak menggunakan elektrifikasi, Rolling stock dengan jenis diesel multiple unit atau DEMU. Sinyaling sistem dengan fixed block, ETCS level 1 on board system. Waktu tempuh tercepat antara Jakarta Surabaya sekitar 5 jam 35 menit.

Untuk pemeliharaan disediakan 2 depo, yaitu Bukit Duri (Jakarta) seluas 2 hektar dan Kandangan (Surabaya) sekuas 9 Hekar. Serta satu balai yasa, yakni Pasir Bungur (Subang) seluas 10 hektar.

“Jalur steril dari perlintasan sebidang (dibangun 124 flyover dan 339 underpass) juga jembatan penyeberangan orang. Sepanjang korfidor Jakarta-Surabaya terdapat 533 perlintasan sebidang,” papar Djoko.

Ia kembali mengatakan, operasi KA Ekspress tersebut dengan waktu tempuh 5 jam 38 menit hanya melayani 8 kali perjalanan dalam sehari. “Perkiraan biaya langsung pembangunan keseluruhan Jakarta sampai Surabaya adalah Rp 83,01 triliun (termasuk fly over dan lahan) dan Rp 67,1 triliun (tidak termasuk fly over),” imbuhnya.

Djoko yang juga Dosen Unika Semarang, Jawa Tengah menerangkan, untuk itu, Pemda (Pemerintah Daerah) diminta dapat berperan membantu proses pembebasan lahan di wilayah perkotaan yang akan dibuat rel layang dapat menghilangkan semua perlintasan sebidang. “Kota yang disinggahi kereta ini diharapkan dapat mengembangkan transportasi umum sebagai kelanjutan perjalanan dari dan stasiun,” paparnya.

Menurutnya, Pemda juga menginventarisasi kekurangan penyelesaian proyek rel ganda Jakarta-Surabaya yang belum terselesaikan, sehingga tidak menjadi hambatan untuk membangun koridor ini.

“Disamping itu, pemda dapat mengusulkan mencari penyelesaian bagi warga untuk mendapatkan hunian baru, misalnya meminta dibangun rumah susun melalui Kementerian PUPR atau modal usaha bagi yang mau mengembangkan usaha baru melalui Kementerian UMKM,” jelasnya.

“Walaupun nantinya sudah menerima uang pengganti atas lahan dan bangunan yang terkena proyek ini,” sambung Djoko.

Lebih jauh, Djoko menuturkan, secara ekonomi proyek ini layak dengan indiKator EIRR 13,88%. Secara finansial, proyek ini hanya layak jika menggunakan skema pendanaan KPBU Sarana dan Operasi Perawatan, dengan indikator FIRR 16,64% (pendapatan dari farebox saja).

Dengan melihat karya dari BUMN yang sudah dapat membangun konstruksi LRT Sumatera Selatan PT Waskita Karya, LRT Jabodebek PT Adhi Karya, LRT Jakarta PT Wijaya Karya, sarana LRT Sumatera Selatan dan sarana kereta bandara PT Inka, persinyalan PT LEN, operator PT KAI, seyogyanya sejumlah BUMN itu dapat bersinergi membangun koridor ini.

Seharusnya tidak harus mencari hutang dari luar negeri atau badan donator pemberi pinjaman yang sebenarnya kurang menguntungkan bagi anak bangsa untuk berkarya dan berinovasi mengembangkan perkeretaapian Indonesia ke depan.

“Berilah kesempatan BUMN untuk membangun perkeretaapian nasional,” tandasnya.

(*GaL)

433 Di Lihat 1 Dibaca
Bantu Share :

Update Berita BidikTangsel