Penjelasan Dewan Pers, Protes Sejumlah Orang Mengatasnamakan Wartawan Dan Organisasi Pers

Penjelasan Dewan Pers, Protes Sejumlah Orang Mengatasnamakan Wartawan Dan Organisasi Pers

Jakarta – Dewan Pers dalam layangan surat resmi nya bernomor 371/DP/K/VII 2018 perihal protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan maupun organisasi pers kepada sejumlah lembaga negara di Indonesia tertanggal 26 Juli 2018 menjelaskan tidak mengakui 9 (sembilan) organisasi pers yang selama ini hadir di Indonesia.

Ke sembilan organisasi pers yang tertuang dalam surat Dewan Pers dan di tanda tangani oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo adalah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Ikatan Penulis Jurnalis Infonesia (IPJI), Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Ikatan Media Online (IMO), Jaringan Media Nasional (JMN), Perkumpulan Wartawan Online Independen (PWOI), Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) dan lain-lain.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan, Organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers adalah Serikat Perusahan Pers (SPS), Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Hingga kini wartawan yang telah lulus mengikuti ujian kompetensi ke wartawanan tercatat di Dewan Pers berjumlah lebih dari 12.000 wartawan.

Ujian dilakukan oleh 27 lembaga penguji yang terdiri dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi pers PWI, AJI dan IJTI.

Dewan Pers berharap, program uji kompetensi akan menihilkan praktik abal-abal oknum wartawan yang selama ini berada di Indonesia.

Sejauh ini, Indonesia diketahui negara dengan jumlah paling banyak di dunia pengguna media/siber yakni 43.300 media online.

Sementara, yang memenuhi syarat sebagai perusahan pers sebanyak 2.200, dan hanya 7 persen yang memenuhi standar profesional

Di Indonesia, orang mudah mendirikan media bukan dengan tujuan Jurnalistik yaitu, memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Akan tetapi, media sengaja didirikan sebagai alat untuk memudahkan melakukan pemerasan kepada orang, pejabat, Pemerintah daerah maupun perusahan.

Sejak Dewan Pers mencanangkan program verifikasi perusahaan pers, kembali menegaskan perlunya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai upaya memerangi hoax dan praktek pers abal-abal.

Dalam surat tersebut disebutkan juga banyak orang mengaku sebagai wartawan dan mengatas namakan media dan organisasi wartawan untuk menolak verifikasi media dan melakukan demontrasi.

Kelompok-kelompok ini menolak verifikasi Dewan Pers dan juga UKW. Tuntutan ini disertai pula dengan pembubaran Dewan Pers.

Dewan Pers akan tetap bekerja dan menjaga Kemerdekaan Pers. Termasuk rongrongan orang-orang yang mengaku wartawan tapi menyalahgunakan ruang kemerdekaan pers.

Terhadap orang-orang yang mengaku sebagai wartawan tapi bertindak secara tidak profesional dan tidak memahami Kode Etik Jurnalistik (KEJ) melakukan perbuatan pidana Itu bukanlah kewenangan Dewan Pers untuk menanganinya.

Dewan Pers hanya melindungi praktek pers yang prefesional dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan meningkatkan mutu kehidupan pers nasional. (*)

466 Di Lihat 3 Dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.