APEKSI Temui Menpan Terkait Tenaga Honorer

SERPONG, bidiktangsel.com – Masih banyaknya tenaga honorer atau tenaga sukarela yang belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), membuat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Syafruddin, di Jakarta.

Ketua Apeksi sekaligus Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany menjelaskan kedatangan bersama dengan pengurus Apeksi dengan Menteri PanRB untuk membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dari PP ini ada PPPK yang dalam waktu dekat ini akan ada rekrutmen yang intinya siapapun yang menjadi PPPK dananya dari dana DAU. “Kami mengusulkan, penerimaaan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan dan honorer yang sudah melewati batas usia seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” katanya.

Ia menambahkan dengan begitu, akan ada keringan dalam merekrut pegawai honorer. ”Intinya, tidak hanya adminstratif saja, terkait tes yang harus dijalani sesuai dengan Undang-undang,” singkatnya.

Perekrutan PPPK ini akan dilakukan dalam waktu dekat, Kuotanya banyak se Indonesia, namun untuk Tangsel belum diketahui jumlah kuotanya. Namun yang didahulukan yakni orang-orang yang sudah bekerja cukup lama yakni guru dan tenaga kesehatan.

Sekedar diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menerima kunjungan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di kantor Kementerian PANRB.

Pertemuan tersebut membahas perihal Aparatur Sipil Negara serta program kerja di masing-masing daerah. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan sejumlah perwakilan daerah lainnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Tangsel Apendi mengatakan baru mendapatkan regulasi tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ”Baru sebatas PP saja. Kalau mendetail, teknisnya kami belum tahu,” katanya.

Untuk jumlah yang disediakan, ia juga masih menunggu. Apakah dari pemerintah pusat atau daerah yang mengusulkan? ”Semuanya belum bisa dipastikan. Rekrutmen itu, diambil honor atau umum,” ucapnya sambil mengatakan dirinya akan melakukan rapat untuk membahas kebutuhan pegawai. “Jadi, kalau dibutuhkan tinggal langsung diajukan,” tandasnya. (Humas_Kominfo)

630 Di Lihat 9 Dibaca
Bantu Share :

Berita ini tayang pada 17 Januari 2019 3:09 pm

Update Berita BidikTangsel