PENGHUNI RUMAH NEGARA PUSPITEK MEMINTA KEADILAN KE PRESIDEN

Setu, bidiktangsel.com – Adanya rencana untuk perubahan jalan raya provinsi yang bertepat di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK) berdampak pada penghuni rumah negara puspitek.

Tidak terima akan di pindahkan maupun di gusur oleh Kepala PUSPITEK, Persatuan Pioner Penghuni Rumah Negara Puspitek (P3RNP) mengadukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan korupsi yang dilakukan oleh kepala PUSPITEK dan Sekjen Kementeristekdikti ke Presiden dan Ke Kejaksaan Agung RI (22/10/18).

Ketua P3RNP Prof. Drs. H. Perdamean Sebayang, M.Sc mengungkapkan bahwa pengalihan jalan raya provinsi Banten lebih menguntungkan pihak pengembang perumahan PT. BANARA SERPONG dan yang menjadi imbasnya para penghuni rumah negara Puspitek.

“Kami mengabdi dan berkarya kepada negara disini bukan satu atau dua tahun tapi bahkan sudah puluhan tahun namun ketika Kepala Puspitek sekarang ini di jabat oleh Dr. Ir. Sri Setiawati, MA tempat tinggal kami akan di gusur untuk dijadikan jalan demi kepentingan para pengembang,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa menduga banyak aturan dan peraturan hukum yang di langgar oleh Kepala Puspitek.

Sementara itu, di saat pertemuan AUDENSI dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten di Kantor Pusat Puspitek, Kepala PUSPITEK Dr. Ir. Sri Setiawati, MA mengatakan, kita telah melakukan dan melaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku tentang Barang Milik Negara.

Kepala PUSPITEK Dr. Ir. Sri Setiawati, MA saat melakukan Audensi Dengan SMSI Provinsi Banten, Rabu (30/1-2019) di Gedung TMC Lt. 2 Puspitek.

Menurut Kepala Puspitek, akan melakukan pembongkaran dan bongkar barang milik negara sesuai dengan keputusan menteri keuangan, itu aturan nya dan penilaian aset nya dari Kemenkeu RI bukan dari pihak kita, semuanya di Kemenkeu masalah aset negara.

“Mengenai adanya perumahan umum yang di bangun oleh PT. BANARA SERPONG kita tidak ada sangkut pautnya,” kata Kepala Puspitek saat audensi, Rabu (30/1-2019) di Gedung TMC Lt. 2 Puspitek.

Sedangkan menurut Direktur Executive LIPPKOR, Heriyanto menjelaskan bahwa Puspitek merupakan objek vital negara yang harus steril dari pemukiman masyarakat umum tanpa terkecuali, jika ada pengembang perumahan umum yang ingin bangun perumahan untuk pemukiman masyakat semestinya puspitek dan pemerintah kota Tangerang selatan tidak memberikan ijin pembangunan tanpa terkecuali.

“Apa pun alasan nya yang nama nya objek vital negara merupakan aset negara yang harus di pelihara di jaga dan dilindungi serta harus steril dari aktivitas masyarakat umum. Semestinya Kepala Puspitek tidak memberikan rekomendasi ataupun ijin kepada pengembang perumahan PT. BANARA SERPONG,” tuturnya.

Permasalahan ini harus di usut sampai tuntas oleh aparat penegak hukum mengingat puspitek objek vital negara, P3RNP merupakan abdi negara yang harus dihormati dan dilindungi hak-hak mereka. (*/rls)

1045 Di Lihat 1 Dibaca
Bantu Share :

Berita ini tayang pada 31 Januari 2019 1:04 am

Update Berita BidikTangsel